Pemerintah Kabupaten Manokwari mendorong dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan ibu kota Provinsi Papua Barat tersebut. Aspirasi itu disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indou saat bertemu Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E., M.M., M.H., di Bina Graha, Selasa (1/9/2026).
Dalam audiensi tersebut, Hermus datang bersama Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Dr. Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.
Sejumlah agenda pembangunan strategis Manokwari turut dibahas dalam pertemuan itu.
Salah satu aspirasi yang disampaikan yakni peningkatan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan Manokwari sebagai ibu kota provinsi.
Pemkab Manokwari berharap pembangunan kawasan perkotaan mampu semakin mencerminkan kehadiran negara di Tanah Papua. Hal itu mencakup pengembangan pusat aktivitas masyarakat, penguatan infrastruktur perkotaan, hingga pembangunan landmark yang memiliki nilai sejarah dan kebangsaan.
Salah satu gagasan yang diusulkan adalah pembangunan Jembatan Pepera–Prabowo.
Jembatan tersebut dirancang sebagai landmark yang merepresentasikan memori sejarah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Selain memiliki nilai historis, pembangunan jembatan itu juga diharapkan menjadi bagian dari legacy pembangunan Presiden di Papua. Namun, usulan tersebut masih harus melalui pembahasan lebih lanjut, terutama menyangkut desain, kebutuhan anggaran, serta kesiapan lahan.
Dalam audiensi itu, Pemkab Manokwari juga menyampaikan keinginan memperkuat peran daerah sebagai pusat kegiatan olahraga dan penyelenggaraan event nasional.
Manokwari diharapkan dapat dipersiapkan secara bertahap untuk menjadi tuan rumah berbagai kegiatan berskala nasional di masa mendatang.
Persoalan fiskal daerah turut menjadi perhatian. Keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dampak kebijakan efisiensi anggaran dinilai berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan.
Pemkab Manokwari juga mengusulkan penguatan tata kelola sektor pertambangan agar kontribusi fiskal dari aktivitas pertambangan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah.
Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan akan mendorong agar berbagai aspirasi tersebut ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. (ksp/dim)
