Oleh:
Benny N.A. Puspanegara, S.H., M.H
(Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial, dan Publik)
Program CCTV Seribu Wajah merepresentasikan sebuah kegagalan epistemik dalam perumusan kebijakan publik. Ia lahir bukan dari proses deliberatif berbasis kajian kebutuhan, analisis risiko, dan pengukuran manfaat sosial, melainkan dari logika belanja yang tergesa-gesa dan miskin rasionalitas kebijakan.
Dalam teori kebijakan publik, sebuah program yang menyerap anggaran miliaran rupiah wajib didahului oleh policy paper yang solid—memuat justifikasi urgensi, analisis cost-benefit, skema tata kelola, serta indikator kinerja yang terukur. Pada proyek ini, publik tidak melihat itu semua. Yang tampak justru kebijakan yang berjalan tanpa fondasi akademik, tanpa kerangka evaluatif, dan tanpa akuntabilitas substantif.
Ketika anggaran diulang, pos belanja digandakan, dan jasa bandwidth dipatok fantastis, tetapi output yang dapat diverifikasi publik hanya puluhan titik CCTV daring, maka ini bukan lagi soal teknis pengadaan. Ini adalah anomali kebijakan yang serius dan mengindikasikan terjadinya policy distortion—penyimpangan antara tujuan normatif dan realisasi faktual.
Saya tegaskan, ini bukan sekadar salah hitung. Ini salah paradigma. Uang publik diperlakukan seolah dana eksperimental, bukan amanat konstitusional. Prinsip kehati-hatian (precautionary principle) yang seharusnya menjadi ruh dalam setiap belanja negara, tampak diabaikan dengan sangat telanjang.
Lebih problematik lagi, muncul fenomena overconfidence syndrome dalam birokrasi—kepercayaan diri berlebihan yang berbahaya, seolah-olah hukum adalah variabel yang bisa dinegosiasikan, bukan norma yang mengikat. Dalam kondisi seperti ini, kajian dianggap penghambat, kritik dipersepsikan sebagai ancaman, dan transparansi direduksi menjadi formalitas administratif.
CCTV yang diklaim untuk mengawasi warga, justru membuka satu ironi struktural: yang paling membutuhkan pengawasan bukanlah masyarakat, melainkan proses pengambilan keputusan para pejabatnya sendiri. Seribu wajah kamera tidak akan pernah cukup menutupi satu wajah arogansi kebijakan yang telanjang.
Kita telah berkali-kali menyaksikan pola klasik ini dalam sejarah tata kelola negara. Hari ini penuh percaya diri, esok hari sibuk menyusun pembelaan. Hari ini merasa aman, besok berbicara soal pengorbanan. Saat rompi kuning dikenakan, narasinya selalu seragam: ‘kami hanya menjalankan tugas’, ‘kami tidak tahu’, ‘kami dijadikan tumbal’.
Padahal publik tahu. Akademisi tahu. Aparat penegak hukum pun tahu. Masalahnya bukan pada ketiadaan bukti, melainkan pada keberanian moral untuk bertindak.
Jika proyek ini tidak segera diaudit secara terbuka, dikaji ulang secara independen, dan dipertanggungjawabkan secara rasional, maka CCTV Seribu Wajah akan tercatat bukan sebagai inovasi keamanan, melainkan sebagai studi kasus kegagalan kebijakan publik akibat arogansi kekuasaan dan banalitas birokrasi.
Dan saya tutup dengan satu pengingat normatif: jabatan bukan lisensi kebal hukum, dan uang rakyat bukan alat uji nyali kekuasaan. Sejarah administrasi negara selalu kejam pada pejabat yang terlalu percaya diri.
