Oleh:
Benny N.A. Puspanegara
(Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial, dan Publik)
Izinkan saya berbicara sebentar, bukan sebagai penonton konser, tapi sebagai warga negara yang telinganya sudah terlalu sering dijejali nada sumbang bernama pencitraan politik.
Ketika Kuburan Band menyentil Slank lewat lirik-lirik yang terasa seperti sambal rawit tanpa nasi, publik langsung gaduh. Padahal yang disentil bukan nama, melainkan posisi. Bukan soal siapa menyanyi apa, tapi untuk siapa suara itu kini diperdengarkan.
Mari kita luruskan:
Ini bukan perang band.
Ini otopsi relasi seni dan kekuasaan.
Kuburan Band, dengan gaya satirnya, seolah berkata:
“Dulu suara kalian menggonggong kekuasaan, sekarang kekuasaan yang mengelus kepala kalian.”
Kalimat itu mungkin tidak tertulis persis di lirik, tapi maknanya berteriak. Dan dalam tradisi seni kritik, teriakan simbolik adalah bentuk kecerdasan, bukan kebencian.
Sementara Slank yang punya sejarah panjang sebagai ikon perlawanan hari ini berada di posisi yang rawan dibaca publik: terlalu dekat untuk disebut netral, terlalu populer untuk tak dicurigai. Ini bukan tuduhan, ini konsekuensi logis dari politik simbol.
Dalam politik modern, artis bukan lagi penghibur. Mereka adalah alat legitimasi emosional.
Jika kebijakan sulit dijelaskan, tampilkan musisi.
Jika negara sedang gaduh, ajak selebritas tersenyum.
Jika kritik terlalu keras, rangkul yang dulu vokal.
Itu bukan teori konspirasi. Itu buku manual lama kekuasaan.
Monolog saya sederhana:
Ketika seni terlalu nyaman dengan kekuasaan, ia berhenti menjadi cermin dan berubah menjadi brosur.
Dan di titik itulah Kuburan Band masuk sebagai pengganggu kenyamanan. Mereka mengingatkan bahwa tidak semua musisi ingin duduk di sofa empuk bernama “akses”. Ada yang memilih tetap berdiri, meski kakinya pegal dan honor minim.
Namun, ini penting: Kuburan bukan malaikat.
Slank bukan iblis.
Yang bermasalah adalah struktur relasi kuasa yang menjadikan popularitas sebagai alat cuci citra.
Kepada partai politik dan lembaga negara, saya sampaikan dengan bahasa yang paling halus tapi tegas: Negara tidak sedang kekurangan artis. Negara sedang kekurangan akal sehat dalam merekrut figur publik.
Kasus-kasus kontroversial yang muncul belakangan termasuk kegaduhan figur publik di lembaga strategis harus menjadi alarm. Popularitas tanpa rekam jejak etis bukan aset, tapi bom waktu kebijakan.
Dan kepada para seniman, izinkan saya sarkastik sebentar: Jika kritik hanya muncul saat tidak diundang, lalu menghilang saat mendapat undangan, maka itu bukan idealisme itu jadwal acara.
Di saat negara sedang limbung, publik butuh seni yang menyadarkan, bukan seni yang menenangkan penguasa. Musik boleh keras, lirik boleh pedas, tapi nalar harus tetap merdeka.
Karena sejarah selalu mencatat: Kekuasaan berganti. Lagu tetap diputar.
Dan publik tidak pernah lupa siapa yang bernyanyi untuk siapa.
