PESAWARAN – Pemkab Pesawaran melalui Dinsos, berikan pelatihan kebijakan dan penguasaan teknis terbaru, mengenai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada semua Kades dan Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial SIKS- NG kabupaten setempat.
Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kualitas dalam pengelolaan DTKS. Sehingga diharapkan para Kepala Desa dan Operator SIKS-NG dapat lebih cakap dalam melakukan pembaruan data yang tercantum dalam DTKS.
Kegiatan ini merupakan kali kedua dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Kedondong pada Selasa, (15/10/24) kemarin.
Sejumlah respon muncul dari peserta, yang mengikuti pelatihan tersebut, antara lain dari, Sekretaris Desa Sukarame, yang mengatakan
Perangkat Desa termasuk para operator kerap mengalami kendala dalam proses pembaruan data, tak jarang terjadi tumpang tindih antara data yang lama dengan data yang hendak diperbarui.
“Kadang-kadang di data itu ada yang orangnya sudah dianggap mampu, tapi masih terdata. Jadi tadi itu, pelatihan tadi buat kita lebih tahu tata cara mengupdate atau menghapus data yang memang sudah tidak layak sehingga bisa digantikan ke yang baru dan lebih layak,” jelas Syafei.
Melalui pelatihan update data ini, Syafei berharap pihaknya dapat lebih tercerahkan dan cakap dalam proses pembaruan data yang relevan dan objektif.
“Kita ingin outputnya data itu lebih baik dan lebih tepat sasaran jangan sampai tumpang tindih. Sehingga diharapkan tidak timbul masalah atau gejolak di masyarakat,” katanya.
Untuk diketahui, pelatihan ini digelar hingga 23 Oktober 2024 mendatang dengan melibatkan 11 kecamatan. Adapun tempat pelaksanaannya dilakukan di lima tempat yaitu Aula Kantor Camat Padang Cermin, Aula Kecamatan Kedondong, GSG Desa Sukarame Kecamatan Punduh Pedada, GSG Negeri Ulangan Jaya, dan Balai Desa Bagelen.
Kepada Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran M. Zuriadi menyampaikan
bahwa berdasarkan data per September 2024, jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Pesawaran mencakup 96.425 keluarga atau 271.490 jiwa.
Dari jumlah tersebut, terdapat 23.307 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), 41.640 KPM penerima sembako, dan 225.942 jiwa Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Zuriadi menilai, angka-angka ini menunjukkan besarnya tanggung jawab Pemkab Pesawaran dalam memastikan terpenuhi tidaknya hidup layak di masyarakat.
Dimana sambungnya, peran Kepala Desa dan operator SIKS-NG menurutnya sangatlah krusial dalam pemutakhiran DTKS. Sebab mereka adalah garda terdepan yang paling memahami kondisi warga di lapangan. Keakuratan data yang diinput menurutnya akan menentukan efektivitas program-program kesejahteraan sosial yang dilakukan pemerintah.
“Untuk itu, saya mengajak seluruh peserta pelatihan untuk mengikuti setiap sesi dengan penuh semangat dan dedikasi. Dengan data yang akurat, kita dapat memastikan bahwa setiap bantuan sosial tepat sasaran, sehingga dapat mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Pesawaran,” tutup Zuriadi (rid)
