JAKARTA – Kerugian negara hingga ratusan triliun dalam kasus timah seakan tidak berakhir. Pasalnya ada satu kasus dugaan korupsi lagi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) senilai ratusan miliar yang merugikan negara.
Sekretaris pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus mengatakan hal ini bisa terjadi disebabkan kurangnya mitigasi resiko dalam pembuatan kontrak perjanjian jual beli gas.
“Pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) sebesar 15 juta dolar AS oleh PGN kepada PT Inti Alasindo Energy tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai,” ungkap Iskandar kepada wartawan di Acara Diskusi Talkshow Suara Netizen +62 Community di Roti Bakar Keibar, Jalan Bulungan No 8, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 31 Mei.
Ia menjelaskan bahwa kontrak penjualan gas tidak berlanjut karena PGN tidak mampu menyerap gas yang telah dibayar uang muka sebesar 15 juta dolar AS kepada PT Inti Alasindo Energy.
Praktisi hukum Firman Candra yang juga menjadi salah satu narasumber dalam diskusi ini mengatakan sangat prihatin dengan maraknya pelanggaran hukum di masa terakhir Presiden Jokowi, khususnya di sektor ekstraktif. Menurut dia, negara memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan dengan cara memberikan sekolah gratis kepada semua rakyatnya. Namun dengan adanya kasus timah dan kasus PT PGN kerugian negara mencapai miliaran dan triliunan rupiah.
“Akibat kerugian negara di sektor ekstraktif yang mencapai triliunan rupiah, Tidak ada lagi fakir miskin, sekolah gratis seluruh Indonesia, kita di ninabobokan meski kondisi negara terancam menjadi negara miskin,” ucap Firman Candra.
Alasan ini yang membuat Firman menyarankan kepada semua generasi muda untuk cepat sadar dan segera bangkit dari tidurnya yang panjang. Dia meminta kepada semua pemuda Indonesia untuk tidak cepat merasa cukup atau merasa puas dengan keadaan.
“Kita ini hidup di negara yang semuanya serba ada. Karena itu ayo segera bangkit dan buat gerakan yang merasa cukup meski memiliki kekayaan yang melimpah. Caranya dengan menyusun langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan negara,”tandasnya.
