PESAWARAN – Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB) Kabupaten Pesawaran, melakukan Audiensi dengan Kepala Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Pesawaran, Sri Rejeki.
Ketua Harian FMPB Pesawaran, Saprudin Tanjung dalam pertemuan tersebut, menyoal dan mengkritisi kinerja BPN Pesawaran selama ini dalam menjalankan program dan pelayanan kepada publik terlihat tidak optimal, lamban dan cenderung terkesan sangat inklusif.
“Ya, kedatangan kita ke sini, untuk meminta jawaban langsung dari Kepala BPN, Sri Rezeki, tentang kinerja lembaganya dalam menjalankan tugas, yang kita nilai tidak optimal dan cenderung inklusif,” ucap Tanjung, Kamis (5/4/24)
Ini, kata Tanjung bisa dilihat seperti dalam menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) untuk masyarakat yang pada pelaksanaannya, terkesan carut marut, dan sangat memberatkan masyarakat, akibat harga yang ditetapkan rata- rata sangat besar dan jauh keluar dari kesepakatan tiga menteri sebesar Rp200 ribu per Sertifikat.
“Sekarang gimana warga gak menjerit, seharusnya hanya dua ratus ribu yang dikeluarkan warga, faktanya yang harus dikeluarkan rata- rata diatas lima ratus ribu, buat satu sertifikat saja,”ujarnya.
Parahnya lagi buruknya kinerja BPN Pesawaran dapat ditelusuri dalam penanganan penyelesaian dalam memproses balik nama, terhadap lahan milik Ibrani Sulaiman (Almarhum) seluas 5000 meter, yang terletak di Desa Sukajaya Lempasing, Kecamatan Teluk Pandan.
Disini pihak BPN kata Tanjung dalam penanganannya sangat lamban, yang terkesan seperti sengaja mengulur- ulur.
“Coba, semua syarat administrasi, baik formil dan materialnya, kita lihat sudah cukup lengkap untuk mengalihkan nama kepemilikan yang tertera di sertifikat. Ini udah 6 bulan ditunggu, tapi sampe sekarang belum terlihat tanda- tanda kejelasannya, gimana ini,” tukasnya.
Sementara Kepala ATR/ BPN Pesawaran Sri Rejeki mengatakan pihaknya merespon positif atas kritik dan saran yang telah disampaikan oleh FMPB Pesawaran terkait kinerja lembaganya yang kurang optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas.
“Kami berterimakasih atas semua kritik dan saran itu. Sebagai kontrol masyarakat, sudah sepatutnya FMPB melakukannya, sebab tanpa kritik dan saran, kami juga bisa saja salah dalam bertindak atau memutuskan suatu harapan dan keinginan masyarakat yang membutuhkan,” terangnya
Sedang terkait masalah untuk balik nama lahan milik Almarhum Ibrani Sulaiman itu, ujar Sri Rejeki masih dilakukan pendalaman dan peruntutan terhadap pihak- pihak yang terlibat didalamnya, Dan itu memang makan waktu.
“Tidak benar kalo kami sengaja mengabaikan masalah itu, semua sedang berjalan, memang perlu waktu dan bertahap yang kami lakukan dalam mengurainya,” kata Sri
“Bahkan kami berencana habis lebaran, kami akan mendudukkan satu meja terhadap pihak- pihak yang terlibat dalam soal balik nama itu, yaitu agar cepat tuntas,” pungkasnya ( tim)
