JAKARTA- Pemerintah Daerah diminta untuk usulkan kebutuhan tenaga kesehatan ke pemerintah pusat.
Bal ini dikatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengingat masih banyak daerah yang kekurangan tenaga medis.
“Sebetulnya kalau pemerintah daerah itu sadar betul, itu bisa diusulkan kebutuhan tenaga kesehatannya,” ujar Muhadjir, Selasa (15/8/23) dari Antara.
Muhadjir mengatakan persoalan kesehatan merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkruen yang menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menyebut terdapat tiga permasalahan utama dalam pelayanan publik yang harus menjadi pedoman bagi semua pengambil kebijakan, yakni kualitas, baik pemberdayaan maupun pelayanan, kuantitas atau jumlah yang harus disiapkan, serta pemerataan yang menyeluruh di setiap daerah.
Dari ketiga indikator itu, lanjutnta, sebagian besar permasalahannya terdapat pada pemerataan. Muhadjir mengetahui bahwa banyak dokter yang lebih suka bekerja di kota daripada mengabdi di daerah terpencil.
Oleh karena itu, Muhadjir mengaku sangat setuju dengan wacana yang dicanangkan oleh Menteri Kesehatan yang akan menugaskan tenaga kesehatan dengan status pegawai pusat yang ditugaskan di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar.
“Itu nanti ditugaskan dari pusat saja. Sehingga pengawasan dan gajinya langsung dari pemerintah pusat yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan daerah tersebut serta diberi hak khusus kepada yang bersangkutan. Sehingga dapat terkendali,” kata Muhadjir.
Saat ini Indonesia memiliki 1,4 juta tenaga kesehatan dengan 10.347 Puskesmas, 24.808 Puskesmas Pembantu di mana tiap Puskesmas Pembantu yang memiliki bidan dan perawat sebanyak 8.624 atau 34.76 persen.
Sementara itu, terdapat 213.670 unit Posyandu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. (ant/dim)
