PESISIR BARAT- Bupati, Wakil Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal dan A. Zulqoini Syarif juga Ketua DPRD Pesisir Barat Agus Cik menghadiri kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 di Lapangan Merdeka Labuhan Jukung Kecamatan Pesisir Tengah, Jumat (11/8/2023).
Tampak hadir juga Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung, Dr. dr. Hj. Reihana, M.Kes., Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Agus Cik, S.Pd., Ketua Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pesibar, Septi Istiqlal, Plt. Sekda, Drs. Jon Edwar, M.Pd., para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Forkopimda Pesibar-Lampung Barat (Lambar).
Dalam sambutannya, Bupati Agus Istiqlal yang disampaikan Wakil Bupati Zulqoini mengatakan bahwa, germas merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
“Pelaksanaan germas harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk kepribadian, dan lintas sektor memiliki peran penting dalam upaya menyukseskan germas. Diera yang terus berkembang, pola hidup masyarakat yang serba instan sehingga akan menurunkan standar kesehatan masyarakat,” ujar Wakil Bupati.
Menurutnya, dalam tiga dekade terakhir perubahan gaya hidup masyarakat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergeseran pola penyakit (transisi epidemiologi).
“Pergeseran pola penyakit ini mengakibatkan beban pada pembiayaan kesehatan pemerintah. Oleh karena itu, germas menjadi momentum bagi kita semua guna membudayakan hidup bersih dan sehat,” lanjutnya.
Ditambahkannya, sejalan dengan konsep germas, saat ini pemerintah terus berupaya melakukan penanganan masalah kesehatan yang merupakan program prioritas nasional, seperti penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), menurunkan angka stunting pada balita, memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta meningkatkan kemandirian penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.
Diterangkannya, Pemkab Pesibar tengah melakukan transformasi sistem kesehatan yang berfokus pada enam pilar yaitu transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, teknologi kesehatatan.
“Hal itu bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, produktif, dan berkeadilan, sekaligus sebagai bentuk kesiapan pemerintah dalam menghadapi masalah kesehatan kedepannya,” jelasnya.
Dikatakannya, Pemkab Pesibar menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Dinkes Provinsi Lampung dan Pesibar yang telah melaksanakan pembangunan kesehatan di Pesibar.
“Pemkab Pesibar juga berharap semua insan kesehatan agar terus mendorong terbangunnya germas di Pesibar, melalui konsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan aktifitas fisik setiap hari, dan terus mendorong masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya secara rutin, baik pemeriksaan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita, imunisasi, pemeriksaan penyakit-penyakit sesuai siklus kehidupan di posyandu,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Dinkes Provinsi Lampung, Reihana menyampaikan dalam upaya percepatan penurunan stunting, diperlukan intervensi dari multi sektor untuk pencapaian target nasional 14 persen pada Tahun 2024 mendatang.
“Stunting merupakan salah satu masalah serius yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan generasi muda, yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan. Lebih luasnya stunting dapat menghambat pembangunan dan kemajuan di Provinsi Lampung,” ujar Reihana.
Sebab itu melalui kegiatan Germas guna pencegahan stunting, Pemprov Lampung berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat yang berdampak positif pada pertumbungan dan perkembangan anak-anak.
“Kegiatan germas juga menekankan pentingnya asupan gizi yang seimbang, pendekatan pencegahan ditingkat keluarga, serta peran aktif masyarakat dalam memastikan anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik,” katanya.
Ia berharap agar pemerintah kecamatan memfasilitasi, mengkoordinir pekon dan kelurahan untuk memastikan penurunan dan pencegahan stunting terlaksana maksimal. Sehingga pelayanan terhadap ibu dan anak, konseling gizi terpadu, perlindungan sosial, sanitasi, air bersih, dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga terpenuhi secara baik.
“Juga diharapkan kepada seluruh kepala puskesmas se-Pesibar untuk mengimbau seluruh bidan desa dan petugas gizi, serta kader secara bersama melakukan penelusuran penemuan bayi dan balita yang berpotensi stunting,” pungkasnya.
Sedangkan Ketua TP-PKK Pesibar, Septi Istiqlal mengatakan posyandu merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Pekon)/Kelurahan (LKD/LKK) sebagai wadah partisipasi masyarakat yang bertugas membantu Kepala Desa (Peratin)/Lurah dalam peningkatan pelayanan sosial dasar termasuk bidang kesehatan.
“Peran posyandu di tengah masyarakat sangatlah besar, tidak hanya identik dengan bayi dan balita,” ucapnya.
“Kedepannya posyandu diperuntukkan untuk seluruh sasaran siklus hidup, mulai dari ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, usia sekolah dan remaja, serta usia produktif dan lanjut usia,” tambahnya.
Ia juga mengatakan melalui posyandu layanan sosial dasar bidang kesehatan untuk seluruh siklus hidup menjadi lebih dekat ke masyarakat.
“Posyandu menjadi pelayanan kesehatan terdepan sebagai upaya pencegahan stunting melalui program-program kesehatan seperti pemeriksaan tumbuh kembang anak, Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) cacingan, penanggulangan diare, sanitasi dasar, peningkatan gizi, edukasi kesehatan dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan baku lokal,” tukas Septi. (san)
