BANDARLAMPUNG- Wakil Gubernur Lampung Chusnunia menerima kunjungan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat Ai Maryati Sholihah, di Ruang Kerja, Jum’at (09/06/2023).
Pada kesempatan itu dibahas upaya pencegahan dan perlindungan pekerja perempuan dan anak agar tak menjadi korban kekerasan.
Hadir dalam kesempatan ini Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Provinsi Lampung Agus Nampitu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadis PPPA) Provinsi Lampung Fitrianita Damhuri, Kapolda Lampung yang diwakili Kasubdit IV Renakta Polda Lampung AKBP Adi Sastri, dan Ketua Rumah Perempuan dan Anak Lampung Enny Puji Lestari.
Dalam kesempatan itu, Ai Maryati Sholihah mengungkapkan kunjungan tersebut selain bertujuan untuk bersilaturahmi, juga rapat bersama Wakil Gubernur Chusnunia, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta Organisasi/Komunitas Perlindungan Anak Dan Perempuan yang ada di Provinsi Lampung.
Wakil Gubernur Chusnunia berharap melalui pertemuan ini dapat menghasilkan pengawasan terhadap Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yang lebih baik.
Melalui kesempatan ini, Wagub Chusnunia berharap dapat menampung masukan dan usulan dalam Perumusan Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, khususnya di Provinsi Lampung.
Wagub Chusnunia mengatakan bahwa berkumpulnya OPD terkait, beserta organisasi/komunitas perlindungan anak dan perempuan dimaksudkan sebagai pengumpulan data dan informasi mengenai perlindungan anak di Provinsi Lampung. Dia berharap akan ada rencana rapat tindak lanjut terkait hal ini.
Kadis PPPA Fitrianita Damhuri dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa rapat ini terkait penanganan kasus penganiayaan Asisten Rumah Tangga (ART) DL (24th) dan DR yang viral beberapa waktu lalu.
Fitrianita mengakui bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ada peningkatan.
Dia juga menjelaskan bahwa pekerja perempuan maupun pekerja di bawah umur terpantau sulit untuk ditelusuri, kecuali jika hanya ada laporan langsung dari masyarakat.
Kapolda Lampung yang diwakili Kasubdit IV Renakta Polda Lampung AKBP Adi Sastri memaparkan bahwa Tindakan Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan kasus perpindahan dari majikan pertama ke majikan kedua ada hal-hal yang tidak lazim dilakukan.
Hal tersebut menjadi potensi yang kuat untuk terjadi tindak pidana yang menyangkut pekerja perempuan maupun pekerja anak.
Adi Sastri menyarankan diberikan informasi kepada masyarakat apabila terjadi kasus penganiayaan terhadap pekerja perempuan maupun anak, agar tidak boleh bersumber dari “katanya” namun harus ada “laporan yang terbukti”.
Sehingga Polda akan mudah dan langsung melaksanakan pencegahan dan perlindungan. (pim)
