Palu – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim ke Sulawesi Tengah melakukan monitoring evaluasi (monev), asistensi, dan peningkatan kapasitas untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Selain itu, Tim Kemendagri ke Sulawesi Tengah untuk mendorong pengendalian dan penanganan inflasi, serta penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Peningkatan Fiskal Daerah melalui pengelolaan BUMD/BUMDes dan Monev Penyerapan APBD Tahun Anggaran 2022 se-Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat di Grand Ballroom Swiss-belhotel, Palu, Sulawesi Tengah, pada Selasa (18/10/2022).
Kegiatan Rakor dilaksanakan secara hybrid. Hadir secara virtual sebagai Keynote Speech Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri. Hadir sebagai narasumber Plh. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Kepala Kantor BPKP Regional Sulawesi Tengah dan Kepala Pusat Pelatihan ASN Kementerian Desa dan PDTT. Peserta Rakor yang hadir langsung antara lain Gubernur dan Forkompimda Sulawesi Tengah, Anggota DPRD, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi. Peserta dari Kabupaten/Kota antara lain Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Inspektorat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKAD), Kepala Bagian Perekonomian.
Dalam acara tersebut, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni mengapresiasi Provinsi Sulawesi Tengah yang telah berhasil memenangkan penghargaan Anugerah Layanan Investasi 2022 yang diadakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Provinsi Sulawesi Tengah memenangkan kategori provinsi terbaik kedua dengan mendatangkan investasi sebanyak Rp70,41 triliun. Perolehan tersebut merupakan perolehan tertinggi diluar Pulau Jawa.
“Kami memberikan ucapan selamat, kepada Bapak Gubernur yang telah menerima penghargaan dibidang investasi, nomor dua diseluruh Indonesia. Ini luar biasa dan membanggakan bagi kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita semua, khususnya warga Sulawesi Tengah untuk terus membangun Sulawesi Tengah,” ungkap Fatoni.
Lebih lanjut Fatoni menjelaskan data realisasi APBD Provinsi, Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tengah TA 2022 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) hingga 15 Oktober 2022 pukul 18.00 WIB. “Realisasi pendapatan provinsi Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tengah sebesar Rp12.109,10 Miliar atau 60,30% dari total anggaran pendapatan sebesar Rp20.081,18 Miliar. Sementara realisasi belanja provinsi, kabupaten/kota se- Sulawesi Tengah sebesar Rp11.042,41 Miliar atau 52,53% dari total anggaran belanja Rp21.021,07 Miliar. Kemudian, realisasi pendapatan provinsi Sulawesi Tengah sebesar 64,44% dan realisasi belanja mencapai sebesar 50,17%,” ujar Fatoni.
Dalam acara tersebut, Fatoni juga menyampaikan data realisasi pendapatan kabupaten/kota se- Sulawesi Tengah yang berada di atas 65% dan realisasi belanja kabupaten/kota se- Sulawesi Tengah yang berada di atas 55%. “Untuk realisasi pendapatan kabupaten/kota yang di atas 65%, rinciannya, pemerintah kabupaten Sigi: 73,75%; pemerintah kabupaten Banggai Kepulauan: 69,40%; pemerintah kota Palu: 66,12%; dan pemerintah kabupaten Tojo Una-Una: 65,11%. Berikutnya, realisasi belanja kabupaten/kota yang berada di atas 55% yaitu, pemerintah kabupaten Sigi: 65,24; pemerintah kabupaten Banggai: 58,56%; pemerintah kabupaten Parigi Moutong: 56,27; pemerintah kabupaten Donggala: 55,49%; dan pemerintah kabupaten Banggai Kepulauan: 55,48%,” tegas Fatoni.
Berdasarkan data tersebut, Fatoni kembali mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) segera melaksanakan berbagai strategi untuk mempercepat realisasi APBD. Misalnya, pemda jangan ragu dalam melakukan lelang dini. “Pemda segera melakukan lelang dini sesuai ketentuan perundangundangan. Selain itu juga, melaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kapasitas SDM. Kemudian, penguatan leadership kepala daerah dan kepala OPD dalam memimpin jalannya pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai rencana yang ditetapkan. Berikutnya, mendorong percepatan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan baik oleh bendahara pengeluaran maupun PPTK dan PA/KPA di setiap OPD,” tutur Fatoni.
Dilain sisi, Fatoni juga menekankan kepada seluruh pemda untuk melakukan upaya pengendalian inflasi. Tidak terkecuali pemerintah desa, turut mengendalikan laju inflasi. “Perlu dikomunikasikan dan diberikan penjelasan dengan baik. Jangan membuat masyarakat panik, upayakan masyarakat agar tetap tenang. Selain itu, pemda pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berserta tim agar bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugas dalam menekan laju inflasi. Perlu dianggarkan pada APBD Perubahan pengendalian inflasi dan dampaknya,” kata Fatoni. (*syh/feb)
