LAMPUNG- Asisten Pemerintahan dan Kesra, Qodratul Ikhwan menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Way Kanan, melalui Virtual Meeting.
Acara berlangsung di Ruang Command Center Dinas Kominfo dan Statistik, Jumat (26/03/21).
Acara dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi, Kadis Kesehatan, Kadis Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya, Kasat Pol. PP, Sekdis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura, Sekdis Perkebunan, Kabid pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabag pada Biro Perekonomian.
Qodratul mengatakan, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memaknai Musrenbang tahun ini tidak seperti biasa.
Selain karena baru saja menyelesaikan Pilkada serentak 2020 lalu, Provinsi Lampung juga sedang menghadapi situasi dan kondisi dengan adanya wabah Covid-19 yang juga dialami warga di hampir semua negara. Situasi ini telah memaksa kita membuat perubahan-perubahan yang mendasar seperti merubah arah dan kebijakan pembangunan daerah.
Perencanaan pembangunan menjadi hulu, yang akan menentukan kemana arah pembangunan selanjutnya, agar lebih relevan dengan tantangan pembangunan yang sedang kita hadapi sekarang ini.
Pemerintah daerah sangat menyadari, bahwa tuntutan masyarakat terhadap pembangunan yang efektif semakin tinggi. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan pun semakin ketat, baik secara vertikal oleh instansi pengawas dan penegak hukum, maupun horizontal oleh masyarakat sendiri.
Tujuan dan sasaran pembangunan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat harus sejalan. Agregasi capaian pembangunan kabupaten dan kota, akan menentukan capaian pembangunan provinsi.
Begitu juga capaian pembangunan nasional, merupakan akumulasi kinerja pembangunan seluruh provinsi yang ada Indonesia. Karena itu, koordinasi dan sinergi antar jenjang pemerintahan menjadi kunci keberhasilan.
Kolaborasi pemerintah daerah dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan seperti komunitas masyarakat, pelaku bisnis, akademisi, pers, dan unsur masyarakat lainnya, harus terus terjalin. Pemerintah Provinsi Lampung bersama-sama dengan Kabupaten/Kota,
sudah berhasil meletakkan dasar pembangunan yang cukup kuat, yang ditunjukkan dengan sejumlah indikator makro pencapaian pembangunan sampai dengan tahun 2020, antara lain pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada pandemi Covid-19 tahun 2020 mengalami kontraksi sampai -1,67% dan capaian ini masih lebih baik dari angka Nasional yang terkontraksi lebih dalam (-2,07%).
kemudian, Kontribusi PDRB untuk wilayah Sumatera, Provinsi Lampung berkontribusi terbesar ke-4 yaitu sebesar 10,52%. Sementara, Kabupaten Way Kanan berkontribusi 3,88% terhadap pencapaian PDRB Provinsi Lampung atau pada peringkat ke-9 di Provinsi Lampung.
Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi dan PDRB Tahun 2020, Kabupaten Way Kanan menempati peringkat 3 di Provinsi Lampung (sebesar -1,16%).
Hal ini disebabkan karena Kabupaten Way Kanan mengandalkan sektor pertanian yang relatif tidak terpengaruh terhadap adanya Pandemi Covid-19. Namun demikian, tingkat kemiskinan Kabupaten Way Kanan relatif cukup tinggi sebesar 12,90% di atas rata-rata Provinsi 12,34%. Untuk itu diperlukan kebijakan hal yang komprehensif untuk penguatan hilirisasi sumber daya alam serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Tahun ini merupakan tahun pertama RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026 dan merupakan fase terakhir RPJPD Kabupaten Way Kanan 2020-2025. Untuk itu diperlukan pondasi yang kuat untuk mewujudkan Kabupaten Way Kanan sebagai Kabupaten Terbaik.
Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh forum Musrenbang RKPD tahun 2022 untuk dapat memetakan strategi dan langkah prioritas yang tepat, yang diharapkan akan memberikan daya ungkit yang kuat, sehingga Kabupaten Way Kanan mampu menjadi penopang utama sekaligus pendorong laju pembangunan di Provinsi Lampung.
Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi
Lampung juga telah menganggarkan Program/Kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Way Kanan antara lain pada sektor Infrastruktur, Perumahan, Kawasan Permukiman, Kesehatan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Peternakan, Pendidikan Kebudayaan, dan lainnya. (kmf/dit)
