LAMPUNG- Ketua komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan dukung langkah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yang menerbitkan kartu pendidik berjaya bagi tenaga guru honorer.
Pun demikian, kata dia, langkah ini mesti dilakukan tanpa melanggar aturan yang ada juga melihat kemampuan anggaran pemerintah.
“Intinya kita support lah, gubernur melalui Dinas Pendidikan memperhatikan guru honorer, yang penting tidak melanggar aturan yang sudah ada dan sepanjang keuangan daerah mencukupi,” ujar Yanuar kepada wartawan, Kamis (09/07/20)
Menurutnya, di masa pandemi covid-19 ini perhatian dari pemerintah sangat dibutuhkan bagi guru honorer. Walaupun tidak banyak, tetapi itu bentuk pemerintah terhadap guru honorer.
“Belum lama ini komisi V menerima audensi dari ikatan guru honorer Provinsi Lampung. Nanti kita rekomendasikan bagaimana guru honorer mendapatkan gaji yang sama dengan yang sudah PNS,” ucapnya.
Sebelumnya, Gubernur Lampung Arinal Djunajdi meluncurkan Kartu Pendidik Berjaya penerima dana peningkatan kesejahteraan bagi guru honor murni SMA, SMK dan SLB se-Provinsi Lampung, di Gedung Pusiban, Pemerintah Provinsi Lampung, Selasa (7/7/20).
Peluncuran kartu ini juga menjadi bukti realisasi 6 Janji Kerja dari 33 Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang menjadi Tugas Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Saat itu, Arinal menyampaikan bahwa Provinsi Lampung sedang giat giatnya membangun, salah satunya bidang pendidikan.
Kartu Pendidik Berjaya bertujuan sebagai identitas penerima bantuan kesejahteran tenaga pendidik bagi guru honor murni.
“Menjadi guru bukanlah hal yang mudah. Butuh kesabaran dalam menghadapi anak didik serta niat yang kuat untuk berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Bukan hanya itu jasa guru begitu luar bisa ketika anak didiknya menjadi manusaia yang benar dan berprestasi,” ujar Arinal. (ril/dit)
