PESAWARAN- Ketua DPRD Pesawaran, M. Nasir pertanyakan anggaran yang digunakan pemerintah setempat terkait pengadaan bantuan yang disalurkan kepada masyarakat terdampak covid-19.
Ia menganggap, terjadi banyak silang pendapat dan misinformasi, yang tidak memberikan kejalasan tentang sumber anggaran yang digunakan dalam kegiatan pelaksanaan bantuan tersebut.
“Kita (DPRD) sebagai lembaga pengawas, memandang perlu mengetahui secara rinci sumber anggaran yang digunakan. Apakah murni dari pemerintah atau pihak lain, dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak covid- 19. Dan pelaksanaannya, apakah telah sesuai dengan prosedur atau sasaran telah sesuai dan tepat diberikan kepada masyarakat, yang memang benar-benar berhak menerima bantuan,” ungkap Nasir, saat Hearing dengan Dinas Sosial kabupaten setempat, Rabu (22/04/20)
Sebab sambungnya, pihaknya tidak ingin bantuan itu disalah gunakan.
Apalagi kata Nasir, Pesawaran masih dalam suasana tahun politik. Tidak menutup kemungkinan bantuan berbau politik dijalankan pihak-pihak tertentu, yang secara terselubung digunakan untuk meraih simpati atau dukungan suara, bagi keuntungan salah satu calon tertentu.
Sebagai contoh, kata Ketua PDIP Pesawaran ini, kegitan launching, yang mengatas namakan Pemerintah dan DPRD, yang terjadi di Desa Bagelen, Gedongtataan.
Dalam kegiatan itu diisi dengan bagi-bagi sembako kepada masyarakat. Dimana dalam kemasan sembako itu, terdapat foto sang incumbent, yang merupakan salah satu Balon Bupati Pesawaran pada Pilkada 2020 mendatang.
” Kita gak mau, kegiatan bagi- bagi bantuan dari Dinsos ini, dimanfaatkan secara terselubung oleh pihak-pihak tertentu untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat, untuk merauf suara guna memenangkan salah satu calon pada Pilkada Pesawaran mendatang,” tegas Nasir.
Untuk itu, Ketua KONI Pesawaran ini menyatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal semua pelaksanaan kegiatan bantuan yang digulirkan pemerintah dan jajarannya dari tingkat paling atas sampai ke tingkat yang terbawah agar tidak terjadi penyalahgunaan bantuan kepada masyarakat terdampak covid-19 ini.
“Kita tidak ingin nantinya, saat muncul terjadi masalah pada pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Pemerintah dan jajarannya lepas tanggungjawab. Malah saling menyalahkan, bupati menyalahkan dinas, dinas menyalahkan camat, camat menyalahkan Klkades dan kades menyalahkan ketua RT. Ini yang kami tidak inginkan,” pungkas Nasir. (rid/dit)
