JAKARTA- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Syarief Hasan meminta pemerintah membuat larangan mudik Lebaran untuk mencegah penularan virus Corona yang kian mengkhawatirkan.
“Kebijakan pelarangan tersebut berlaku kepada semua tanpa kecuali,” kata Syarief melalui pernyataan tertulis, di Jakarta, Sabtu (18/4/20).
Politikus Partai Demokrat itu mengingatkan larangan mudik harus diterapkan agar penularan COVID-19 tidak menjadi-jadi akibat migrasi besar-besaran saat mudik.
Apabila mudik diperbolehkan, lanjutnya, akan berpotensi meningkatkan penyebaran virus Corona menjadi 200 ribu orang.
Saat ini yang masih jauh menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah saja masyarakat sudah masif melakukan mudik.ke kampung halaman.
Mereka mudik, kata dia, bisa jadi terkena dari imbas peraturan seperti work from home (WFH), physical distancing, dan penutupan tempat usaha yang sebenarnya kebijakan itu diterapkan agar penularan COVID-19 bisa dikendalikan.
Adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) semakin memperbanyak masyarakat yang berada di kota-kota besar untuk mudik ke kampung halaman masing-masing.
Jika kondisi demikian dibiarkan tentu akan semakin membahayakan dari proses penyebaran COVID-19, lanjut dia, sebab sudah terbukti banyak pekerja informal yang datang dari kota-kota besar ke kampung halamannya menularkan COVID-19 kepada saudara, tetangga, bahkan tenaga kesehatan dan dokter yang berada di kampung asalnya.
Untuk itu, mantan Menteri Koperasi dan UKM itu meminta pemerintah dengan tegas memutuskan pelarangan mudik tahun ini, mengingat kondisi darurat pandemik COVID-19 semakin menghawatirkan.
Berdasarkan up date data COVID-19 pada Sabtu, 18 April 2020 sudah mencapai 5.923 kasus, sehingga Syarief menyebut jangan sampai karena tidak ada ketegasan dari pemerintah terkait dengan mudik menjadikan penyebaran virus Corona semakin meluas.
“Karena ada kemungkinan pemudik akan menjadi pembawa virus tanpa disadari,” ujarnya, dilansir dari Antara.
Selain itu, Syarief mendorong agar pemerintah membuat jaring pengaman sosial untuk rakyat bila larangan mudik dikeluarkan. (ant/dim)
