Kementan Dianggap Lambat Realisasikan Jaring Pengaman Sosal Bagi Petani

224 views

JAKARTA- Kementerian Pertanian (Kementan) diabggap lamban dalam merealisasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial bagi petani yang sedang mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Ini dinyatakan anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia. Ia menilai, keterlambatan ini lantaran Kementan ‘gagal paham’ dalam menerapkan Inpres No. 4 Tahun 2020 dan Perpres No. 54 Tahun 2020 tentang refocusing dan realokasi serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID-19.

“Sejauh ini saya menilai program ‘social safety net’ (jaring pengaman sosial) arahan Presiden Joko Widodo belum maksimal dijalankan Kementan, padahal sudah ada payung hukumnya,” kata dia, Jumat (17/4/20), dilansir dari Antara.

Ia mengatakan, dirinya telah menyampaikan kritik ini pada rapat kerja virtual refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Kementan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/4/20).

Seharusnya, kata dia, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Kementan harus bertekad menjadi sektor terdepan dalam upaya mempertahankan produksi pertanian demi kesejahteraan petani dan sekaligus ketahanan pangan nasional.

Program-program yang bersentuhan langsung dengan petani harus didahulukan dan dikawal agar tepat sasaran, seperti program padat karya, pembelian gabah, kegiatan Pekarangan Pangan Lestari, bantuan pangan, bantuan benih dan bantuan alat mesin pertanian.

“Sebelum ada COVID-19 saja, petani karet di Sumsel sudah kesulitan karena harganya anjlok, apalagi saat ini. Jadi saya mengingatkan ke Kementan untuk segera menyalurkan bantuan langsung,” katanya.

Menurutnya, jika ini hal ini tidak segera dilakukan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif pada kehidupan sosial dan kemasyarakatan warga pedesaan.

Menurutnya, bukan hanya program pertanian yang harus menjadi perhatian, Kementan juga harus mencari solusi nyata, mengingat akibat dari pandemi COVID -19 ini diperkirakan bakal terjadi perpindahan warga kota ke desa.

BACA JUGA :   Kemendagri Minta Daerah Segera Tunjuk Pejabat Pengelola Keuangan

“Jika tidak dicarikan solusinya, ini bisa menjadi masalah baru,” kata dia.
Baca juga: Meski pandemi COVID-10, Kementan sebut penyuluh tetap dampingi petani

Sementara itu, T Puji Santoso (44), petani karet di Desa Sinar Napalan, Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan yang masuk dalam Kelompok Tani Harapan, mengatakan hingga kini dirinya belum menerima bantuan jaring pengaman sosial dari Pemerintah.

Bantuan tersebut sangat diharapkannya karena saat ini harga karet terus anjlok dari Rp5.000/kg hingga Rp4.500/kg dengan kadar kering 60-70 persen.

“Sebelum ada virus ini saja karet sudah jatuh, apalagi sekarang. Banyak petani yang tidak ‘nyadap’ lagi karena tidak balik modal,” kata dia.

Untuk bertahan hidup, Puji terpaksa mengolah lahan jagung yang harganya saat ini turun dari Rp3.500-Rp3.000/kg, kini hanya berkisar Rp2.900 hingga Rp3.000/kg untuk pipilan kering, sedangkan untuk jagung basah hanya Rp2.000-Rp1.900/kg. (ant/dim)