PESAWARAN- Dituding jadi biang kerok minimnya anggaran yang diterima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pesawaran di tahun 2020 ini, Komisi Pemilihan Umun ( KPU ) setempat memilih ogah berkomentar.
” Saya gak mau ngomong, kalo soal anggapan itu. Pastinya kita ucapkan terimakasih pada pemerintah daerah, yang telah menganggarkan untuk semua kegiatan pada pelaksanaan Pilkada secara nasional tahun ini,” ungkap Ketua KPU Pesawaran, Yatin Putro Sugino, Senin, (9/2/20)
Lagian sambung Yatin, semua anggaran yang telah ditetapkan itu, bukankah telah melalui perencanaan yang telah disepakati dan diputuskan bersama antara pihak Pemerintah dan DPRD setempat.
” Bagi kita sih, dengan nilai nominal yang telah diputuskan itu. Kita hanya bisa ucapkan Alhamdulilah. Semoga pelaksanàn Pilkada nanti, bisa berjalan sesuai harapan kita semua,” ucapnya.
sebelumnya, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah ( BPKAD ) Kabupaten Pesawaran nyatakan bahwa nilai anggaran yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun ini minim lantaran tersedot biaya KPU dan Bawaslu untuk penyelenggaraan Pilkada 2020.
Sekretaris BPKAD Pesawaran, Iswanto, Jumat (7/2/20) menyebutkan bahwa untuk penyelenggaraan pilkada 2020, kebutuhan KPU sudah menyedot dana senilai Rp 28 miliar dan Bawaslu sebesar Rp 8 miliar.
“Jadi bisa bayangkan dari dua lembaga itu saja, dana sudah kesedot sebesar itu, gimana tahun ini kita gak ikat pinggang (ngirit),” ujar Iswanto.
selain itu, Ia juga mengatakan bahwa kecilnya anggaran yang diterima OPD akibat dampak dari tidak meningkatnya dana bantuan pusat baik yang berupa DAU dan DAK.
“Nilainya masih sama dengan tahun sebelumnya sekitar Rp 1 triliun. Sedang tahun ini kita masuk tahun politik, akan menyelenggarakan Pilkada. Dan sumber dananya pun masih minta bagi dari dana pusat,” sebutnya.
Terus terang, sambung Iswanto, anggaran Kabupaten Pesawaran masih sangat tergantung dari bantuan pusat.
“Jadi kalau pusatnya lagi devisit, ya imbasnya sudah pasti kita juga ikut kena merasakannya,” tambahnya.
Belum lagi, kata Iswanto, di tahun ini ada peningkatan jumlah PNS baru di Pesawaran. Belum lagi biaya untuk Seritifikasi Guru, Dana Desa (DD) dan Belanja Daerah.
“Semua merupakan pengeluaran rutin, yang harus dibayar dari penerimaan DAU dan DAK pusat tadi, yang gak nambah, jadi gimana, kalau dana OPD gak dikurangii,” cetusnya. (rid/dit)
