JAKARTA- Politisi PPP khawatir pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menyikapi kasus PT Asuransi Jiwasraya akan menimbulkan kegaduhan politik nasional. Khususnya bagi parpol pendukung koalisi Jokowi-ma’ruf.
Menurutnya, kekhawatiran itu membuat parpol di koalisi pendukung pemerintah sepakat agar kasus Jiwasraya disikapi dengan pembentukan panitia kerja (panja).
“Saya kira sampai hari ini posisi fraksi-fraksi yang berkoalisi di pemerintahan itu tidak berubah, bukan menutup sama sekali pintu pansus, tetapi khawatir kalau pendekatannya atau penanganan atau pengawasan masalah ini dengan pansus yang memuncul kegaduhan politik itu sendiri,” ucap Arsul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,Jumat (31/1/20).
Ia menyatakan bahwa tanda-tanda kegaduhan itu terlihat saat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal kasus Jiwasraya di halaman Facebook dengan menyatakan bahwa dua orang menteri dibidik dan hendak dijatuhkan melalui kasus Jiwasraya.
Menurutnya, parpol di koalisi pendukung pemerintah tidak mau topik-topik seperti itu justru menghiasi ruang media massa terkait kasus Jiwasraya dan menghambat proses pengembalian dana nasabah.
“Tanda-tanda kegaduhan itu justru ada ketika SBY menulis di Facebook-nya, kemudian (mengatakan) ada dua menteri yang ditarget. Berarti ini masalah yang akan mengemuka nanti, yang akan menghiasi ruang publik dan media, itu kan aspek politiknya,” tuturnya.
Sedangkan fraksi-fraksi pendukung panja, lanjutnya, berfikir untuk mengembalikan dana milik nasabah meskipun bertahap.
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat dan PKS di DPR mengajukan usul pembentukan pansus hak angket guna menyelidiki masalah Jiwasraya. (cni/dim)
