PESAWARAN- Komisi lll DPRD Pesawaran beberkan hasil dari aksi turun lapangan terkait adanya laporan masyarakat yang menyayakan sejumlah titik proyek fisik milik Dinas PUPR yang berkualitas buruk.
Anggota komisi lll, Supriyadi dari Fraksi Hanura menjelaskan ada tiga titik lokasi yang telah dikunjungi diantaranya proyek jalan lingkar Hotmix di Desa Sungai Langka dan Islamic Centre, Gedongtataan serta proyek pembangunan yang ada di Desa Sindang Garut, Kecamatan Kedondong.
Sedangka untuk 4 titik kegiatan yang belum dikunjungi, lokasinya berada di Padang Cermin, Hurun dan Negeri Katon.
” Sementara ini kita baru bisa mengkroscek 3 titik dari 7 titik proyek yang menjadi prioritas kami, karena merupakan hasil masukan dari laporan resmi masyarakat dan lembaga. Hasilnya memang pekerjaan yang kita jumpai itu, kita nilai hasil pengerjaannya kita duga tidak sesuai speknya. Kita sudah langsung meminta dan memberikan tenggat waktu 50 hari kepada dinas, agar proyek itu segera dilakukan perbaikan,” Beber Supriadi sàat ditemui dikantornya, Kamis (16/1/20)
Nanti ujar Supriyadi, apabila dalam batas tenggat waktu 50 hari untuk memperbaiki tidak dilakukan perbaikan, DPRD akan tegas meminta Dinas PUPR melakukan pemutusan kontrak dengan rekanan.
Bahkan, tidak menutup kemungkinannya akan diteruskan ke ranah hukum.
“Kita lihat aja, dalam batas waktu yang kita berikan untuk memperbaiki. Itu dilaksanakan tidak. Kalo tidak ya kita minta dinas putus kontrak terhadap rekanan yang mengerjakan. Kalo ga ya terpaksa opsi terakhir yang kita terapkan, meneruskannya ke ranah hukum,”tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan supriadi, perlu diketahui disini, pihaknya dalam menjalankan tugas kewajiban selaku wakil rakyat memastikan tetap akan turun ke lapangan, meskipun yang didapat sebatas informasi atau masukan, yang tidak didasarkan kepada pengaduan atau laporan yang dilakukan secara resmi.
“Jadi jangan sangka kalo kita kelapangan cuma mau ngecek pekerjaan yang dilaporkan secara resmi saja, yang gak resmi juga itu banyak dan itu tetap akan kita lakukan kunjungan. Hanya segi yang jadi prioritas, itu yang membedakan,”tandasnya.
Di singgung alasan buruknya kualitas pekerjaan yang dihasilkan akibat lambatnya pelaksanaan lelang dan lemahnya pengawasan.
” Saya sepakat kalo lelang itu dilaksanakan mulai dari Januari atau Februari, jadi ada waktu cukup untuk melaksanakan tahap proses sebelum eksekusi. Kalo pengawasan sih, kan udah ada UPL yang bertanggung jawab,”tukasnya. (rid/dit)
