Jakarta- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan Presiden hingga saat ini Presiden Joko Widodo masih membahas keberadaan posisi wakil menteri setiap kementerian.
Ia menyebut pemerintah ingin menghitung jumlah wakil menteri untuk mengakomodasi para pihak yang belum terwadahi.
“Lagi dihitung-hitung, bukan jumlahnya tapi hitung asalnya dari mana, untuk buat keseimbangan, masih dibicarakan,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/10/19).
Moeldoko menyatakan pihaknya juga akan melihat kapasitas dan klasifikasi sosok yang akan menduduki posisi wakil menteri. Menurutnya, asal atau latar belakang dari sosok yang diangkat sebagai wakil menteri juga sedang diperhitungkan.
“Lagi dicari klasifikasinya, sumber itu dari mana menjaga keseimbangan. Ini kan ada, di sini kurang terwadahi, ini kurang terwadahi, harus ada,” ujarnya.
Meski demikian, ia tak menjelaskan siapa pihak yang kurang terwadahi. Moeldoko juga tak mau menyebut secara gamblang kementerian mana saja yang membutuhkan wakil menteri.
Ia hanya mengatakan kemungkinan akan ada wakil menteri pertahanan. Namun, Moeldoko belum mengetahui siapa yang akan diangkat menjadi wakil menteri pertahanan, mendampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
“Katanya ada gitu, direncanakan. tapi siapanya lagi dihitung-hitung,” ujarnya.
Sementara itu, Prabowo enggan berkomentar saat ditanya apakah membutuhkan posisi wakil menteri. Ia bergegas meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, untuk menuju ke Kantor Kementerian Pertahanan.
Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin segera menunjuk orang-orang yang akan menduduki jabatan wakil menteri di beberapa kementerian.
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Wasekjen DPP) PPP Achmad Baidowi menuturkan setidaknya terdapat lima kementerian yang membutuhkan pejabat wakil menteri.
Baidowi merinci, ada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
“Sebaiknya Presiden segera mengisi pos wakil menteri yang dibutuhkan,” kata Baidowi (23/10/19).
Ia beralasan, lima kementerian itu membutuhkan pejabat wakil menteri karena memiliki tugas yang banyak. (cni/pin)
