Jakarta- Meski dapat kursi menteri,Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nyatakan akan kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
Ini ditegaskan Wakil Sekretaris Jenderal PPP kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/10/19).
Untuk diketahui, Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa sudah menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
Suharso diangkat Presiden Jokowi menjadi menteri perencanaan pembangunan nasional / kepala badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas).
“Ya tetap kritis, karena DPR menjalankan fungsi pengawasan,” kata Baidowi.
Menurut Baidowi, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang melekat di DPR, selain legislasi dan anggaran. Ia menambahkan DPR harus menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitra kerjanya.
“Siapa pun mitra kerjanya tetep akan kami kritisi apabila program-programnya tidak sesuai konstitusi, tidak sesuai undang-undang, tidak pro rakyat, tidak pro umat,” papar Baidowi.
Lebih jauh Awiek mengatakan kader PPP juga tidak akan sungkan mengkritisi ketumnya yang menjadi menteri.
Baidowi mencontohkan, saat saat Lukman Hakim Saifuddin yang juga ketua Majelis Pakar PPP menjabat menteri agama, kader partai berlambang Kakbah itu juga banyak memberikan kritikan dan masukan.
“Misalnya, kemarin saya sempat di Komisi VIII DPR mengkritisi banyak pelaksana tugas di kementerian agama yang belum dilantik. Ya kami kritisi, karena kalau plt kan tidak bisa kerja maksimal,” paprnya. (cni/pin)
