Golkar “Kusut”, Kader Galau!

# Dilihat: 56.309 pengunjung
  • Bagikan
Fajar Arifin,S.H, CEO Senator Grup

Partai Golongan Karya (Golkar) merupakan partai besar dan matang. Di zaman orde baru,tidak ada satu pun partai yang lebih superior dari partai berlambang pohon beringin ini.

Sejak era reformasi Golkar tak pernah surut dari perpecahan. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah partai jebolan Golkar berdiri dan bercokol di DPR seperti Gerindra, Hanura, dan Nasdem.

Pun demikian, beberapa waktu terakhir Golkar kembali dikoyak dengan sejumlah permasalahan internal.

Kali ini, ada dua kubu yang saling berhadapan.

Aburizal Bakrie (Ical) yang bermodalkan Munas Bali berseteru dengan Kubu Agung
Laksono yang lahir dari Munas Ancol untuk rebutan nahkoda DPP Golkar.

Angin segar nampaknya tengah berpihak dengan Agung Laksono, ini setelah Kementrian Hukum danHAM mengeluarkan surat keputusan yang melegitimasi kepengurusan Golkar versi Agung Laksono.

Ternyata tidak berhenti sampai disini, Ical terus berusaha untuk mempertahankan kursinya sebagai orang nomor satu di Golkar dengan menempuh jalur hukum.

Hmm,Golkar mesti bisa menyelesaikan polemik yang terjadi antara kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono ini. Proses penyelesaian dualisme kepengurusan ini nampaknya mesti mendapatkan perhatian serius lantaran adanya sejumlah kader Golkar di daerah yang bakal loncat partai demi mendapatkan tiket guna maju pilkada.

“Gegara ini, ada beberapa kader yang sudah takut Partai Golkar tak bisa mengusung calon mulai cari perahu lain, dan ini mengkhawatirkan,” ujar bekas Wakil Ketua Umum Golkar, Mahyudin di Jakarta beberapa jam lalu (12/3/2015).

Dia menilai, seberapa pun rumitnya perselisihan dualisme kepengurusan Partai Golkar, pada akhirnya hanya akan ada satu kepengurusan yang diterbitkan SK-nya oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai pengurus yang sah.

“Kalau pihak yang kalah langsung terima bisa selesai, kalau tidak ada PTUN. Yang saya tahu dari pihak ARB juga ada gugatan ke PN Jakbar, artinya belum selesai. Kemungkinan perselisihan panjang masih ada, tapi harapan kami bisa cepat selesai supaya bisa berbuat cepat untuk menghadapi Pilkada,”ucapnya.

BACA JUGA:  DPRD Tanggamus Setujui Dua Ranperda, Salah Satunya Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru

Untuk itu,dirinya berharap agar perselisihan di internal partai cepat selesai, karena pada 2015 ini ada
agenda penting menghadapi Pilkada yang digelar serentak pada Desember 2015. tahapannya juga bakal dimulai Juni mendatang.

“Agenda politik ini sudah di depan mata. Jadi saya nggak melihat apakah ada yang menyebrang atau tidak, tapi kader juga realistis siapa yang disahkan (Menkum HAM) yang kalah legowo dan yang menang merangkul,” tegasnya.

Pria yang mengikuti Munas Bali namun kini memilih taat pada keputusan Menkum HAM mengatakan kader-kader di daerah sangat berharap masalah dualisme kepengurusan segera selesai. Dalam hal ini keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Disisi lain, Ia tidak menampik, saat ini terdapat sejumlah loyalis ARB yang sudah mendekati kubu Agung Laksono. langkah ini diambil akibat keluarnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengakui kepengurusan DPP Golkar kubu Agung Laksono.

“Saya tidak begitu mengetahui persis ada
pengurus daerah di ARB yang datang ke Agung. Tapi ya beginilah politik, sangat dinamis,”ucapnya.

Di Lampung, sejumlah nama kader Golkar yang juga menjabat sebagai pengurus elit Golkar akan maju menjadi kandidat kepala daerah.

Seperti halnya Dr. Mustafa. Ketua DPD II Golkar Lamteng itu akan maju mencalonkan diri sebagai Bupati.

Pencalonan Mustafa dan polemik yang saat ini terjadi di DPP Golkar ternyata membuat “galau” sejumlah anggota dewan yang duduk di fraksi Golkar DPRD Lamteng pusing tujuh keliling.

Salah satu anggota fraksi Golkar (tidak saya sebutkan namanya), jika polemik DPP terus terjadi, anggota Fraksi Golkar lamteng bakal dilematis.

“Alzier Ketua DPD I Golkar dari kubu Ical,sedangkan dari Agung Laksono, plt DPD I dipegang Heru Samboddo.Dengan kondisi ini, kita tidak tau siapa yang bakal direkomendasikan untuk Pilkada Lamteng. Jika berdasarkan Kemenkum dan HAM, maka kepengurusan Agung lah yang legitimasinya diakui pemerintah. Jika bukan pak wakil bupati (Mustafa) yang direkomendasikan, kita jadi bingung mas. Harus loyal kemana kita ini,”paparnya.

BACA JUGA:  Ketua MPR: Natal Perkuat Kebhinekaan

Saat ini, kata dia, untuk menghindari kemungkinan tidak diusung dari partai Golkar, Mustafa telah mempersiapkan diri untuk maju pilkada melalui jalur independen.

“Nah, kalau sampai beliau (mustafa) nyalon lewat jalur independen (karena tidak mendapat rekomendasi Golkar), tambah pusing lagi kami ini. Bisa-bisa kena PAW (Pergantian Antar Waktu) oleh Heru Samboddo kalau kami tidak pro dengan rekomendasi Golkar, jika rekomendasi itu bukan Mustafa yang diusung,”keluhnya.

Finally, Tidak menutup kemungkinan, banyak kader Golkar di daerah lain juga mengalami hal yang mirip sebagaimana para kader Golkar di Lampung Tengah saat ini.

Kita lihat saja, apakah DPP Golkar bisa “mendinginkan” mesin yang sedang panas ini atau tidak.

Pertaruhan masa depan Golkar ditentukan sikap para elitnya. Apa yang mereka lakukan saat ini menentukan hasil di kemudian hari, entah itu baik atau justru sebaliknya. (*)

  • Bagikan
banner 325x300