Oleh:
Benny N.A. Puspanegara
(Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial Publik dan Eksekutif Nasional AKKI)
Ketika Belanja Barang Lebih Cepat dari Pelayanan Publik, Saat Itulah Akal Sehat Anggaran Patut Dipertanyakan.
Saya membaca pemberitaan mengenai belanja komputer di BKAD Kota Bandar Lampung dengan dua perasaan sekaligus: prihatin dan gelisah.
Apabila seluruh data yang dipublikasikan tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka persoalan ini sesungguhnya bukan lagi sekadar soal komputer. Persoalannya adalah cara berpikir dalam mengelola uang rakyat.
Rakyat tidak pernah mempersoalkan pemerintah membeli komputer.
Yang dipersoalkan rakyat adalah ketika frekuensi belanjanya terasa lebih cepat dibanding percepatan pelayanan publiknya.
Yang dipertanyakan rakyat adalah ketika daftar pengadaan tampak semakin panjang, tetapi daftar persoalan masyarakat seolah tetap dibiarkan panjang pula.
Pertanyaan publik menjadi sangat sederhana namun sangat menusuk.
Apakah seluruh komputer tersebut benar-benar menjadi alat pelayanan rakyat?
Ataukah hanya menjadi angka-angka yang mempercantik laporan administrasi tetapi belum tentu mempercantik kualitas pelayanan?
Inilah yang harus dijawab secara terbuka.
Karena setiap rupiah APBD bukan uang pejabat.Bukan uang OPD.Bukan uang penguasa.
Melainkan uang rakyat yang dititipkan dengan amanah konstitusi.
Dalam ilmu administrasi publik dikenal prinsip value for money. Setiap belanja negara wajib memenuhi unsur ekonomis, efisien dan efektif.
Artinya bukan sekadar legal.Tetapi juga logis.Bukan hanya sesuai prosedur. Tetapi juga sesuai kebutuhan.
Sebab sesuatu yang legal belum tentu bijaksana apabila manfaatnya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
Saya justru ingin mengajak publik berpikir lebih jauh.
Apakah benar seluruh perangkat yang dibeli memang merupakan kebutuhan riil berdasarkan analisis aset?
Apakah komputer-komputer lama memang sudah memasuki akhir umur ekonomis?
Apakah sudah dilakukan inventarisasi secara menyeluruh?
Apakah spesifikasi yang dibeli benar-benar dibutuhkan?
Apakah seluruh perangkat sudah digunakan secara optimal?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah bentuk prasangka.
Melainkan bentuk tanggung jawab publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Saya mendorong Aparat Pengawas Internal Pemerintah, BPK maupun Aparat Penegak Hukum untuk melakukan pemeriksaan secara profesional, independen, objektif dan transparan apabila terdapat dasar yang memadai untuk dilakukan pendalaman.
Yang diperiksa jangan hanya dokumen administrasi. Lihat barangnya.Periksa manfaatnya.Uji kebutuhannya.
Nilai kewajaran harganya.
Evaluasi efektivitas penggunaannya.
Karena audit terbaik bukanlah audit yang hanya selesai di atas meja.
Melainkan audit yang mampu menjawab keresahan masyarakat.
Bangsa ini didirikan oleh orang-orang besar yang mengajarkan satu nilai yang hari ini terasa semakin langka, yaitu malu menggunakan uang rakyat secara berlebihan.
Agus Salim, diplomat besar yang dijuluki The Grand Old Man, tidak dikenang karena kemewahan fasilitasnya.
Beliau dikenang karena keluasan ilmu, kecerdasan diplomasi, serta integritasnya.
Mohammad Natsir, mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa.
Konon beliau hanya memiliki pakaian kerja yang telah berkali-kali ditambal.
Tetapi kehormatan beliau tidak pernah memerlukan tambalan.
Hari ini zaman memang berubah.Teknologi berkembang.Digitalisasi menjadi kebutuhan.
Namun satu hal yang tidak boleh berubah adalah etika dalam menggunakan uang rakyat.
Modern bukan berarti boros.Digital bukan berarti konsumtif.Canggih bukan berarti gemar berbelanja.
Satire yang layak menjadi renungan bersama adalah bahwa kadang-kadang birokrasi lebih cepat mengganti perangkat dibanding mengganti pola pikir.
Yang usang belum tentu komputernya.
Bisa jadi yang usang justru budaya penganggaran yang terlalu nyaman mengukur keberhasilan dari besarnya belanja, bukan besarnya manfaat.
Rakyat tidak sedang meminta pejabat hidup miskin.
Rakyat hanya meminta pejabat memiliki rasa malu ketika membelanjakan uang rakyat tanpa argumentasi yang benar-benar kuat.
Jangan sampai APBD dipersepsikan seperti etalase katalog tahunan yang selalu sibuk mencari barang baru, sementara rakyat masih sibuk mencari pelayanan yang lebih baik.
Jangan sampai ruang rapat dipenuhi presentasi tentang spesifikasi perangkat, tetapi ruang pelayanan masih dipenuhi keluhan masyarakat.
Jangan sampai birokrasi sibuk menghitung gigabyte, sementara rakyat masih menghitung rupiah untuk bertahan hidup.
Negara ini membutuhkan birokrasi yang modern.
Tetapi lebih membutuhkan birokrasi yang memiliki nurani.
Karena komputer secanggih apa pun tidak akan pernah mampu menggantikan integritas.
Server sebesar apa pun tidak akan mampu menyimpan kepercayaan rakyat apabila transparansi diabaikan.
Dan monitor setajam apa pun tidak akan mampu menampilkan keadilan apabila akuntabilitas dipinggirkan.
Saya percaya, apabila seluruh proses telah dilaksanakan sesuai hukum dan prinsip tata kelola yang baik, maka tidak ada alasan untuk takut membuka semuanya kepada publik.
Sebaliknya, keterbukaan adalah cara paling elegan untuk mematahkan kecurigaan.
Namun apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan oleh lembaga yang berwenang, maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi.
Karena hukum tidak boleh tumpul kepada kekuasaan dan tajam kepada rakyat.
Terakhir saya ingin mengingatkan.Sejarah tidak pernah menanyakan berapa banyak komputer yang dibeli oleh sebuah pemerintahan.
Sejarah hanya mencatat satu hal: apakah para pemegang amanah menjaga uang rakyat dengan kehormatan atau justru menghabiskannya tanpa kebijaksanaan.
Dan ingatlah…Rakyat mungkin tidak selalu memahami bahasa anggaran.
Tetapi rakyat sangat paham ketika melihat uangnya dipergunakan secara bijaksana, dan rakyat juga sangat peka ketika melihat kemewahan birokrasi tumbuh lebih cepat daripada kesejahteraan yang dijanjikan.
