Politik sering kali tidak dibaca dari pernyataan resmi, melainkan dari simbol dan tindakan para aktornya.
Di Kota Metro, langkah Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Metro, Basuki Rahmad, yang memilih meninggalkan forum pleno sebelum rapat paripurna digelar pada Selasa 28 Juli 2026 kemarin, layak dibaca sebagai sebuah sinyal politik yang patut dicermati, meski belum dapat disimpulkan bahwa ini merupakan bentuk perpecahan frontal.
Ya, peristiwa ini menjadi menarik karena memiliki dimensi politik yang berbeda dibandingkan kritik biasa dari legislatif kepada eksekutif. Pasalnya, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso bukan hanya kepala daerah, tetapi juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Metro.
Bambang juga merupakan calon Walikota Metro yang diusung oleh Partai Demokrat pada kontestasi pemilihan kepala daerah 2024 lalu.
Dalam logika politik, partai pengusung lazimnya menjadi benteng utama pemerintahan yang mereka menangkan. Karena itu, ketika justru Ketua Fraksi Demokrat memilih walk out dalam forum penting yang berkaitan dengan pembahasan LKPJ Wali Kota.
Tentu saja, kelakuan ini menjadikan publik bertanya-tanya, Ini sekadar perbedaan pandangan prosedural, mulai muncul jarak politik antara partai dan kepala daerah yang diusungnya, atau cuma dagelan politik sesaat?
Kalau dilihat dari omongan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Metro, Basuki Rahmad kepada media, walk out tersebut dilakukan karena ia menilai pembahasan LKPJ belum memberikan ruang yang memadai untuk membahas berbagai persoalan strategis, seperti gagal bayar, pinjaman daerah ke Bank Lampung, retensi proyek, hingga temuan BPK.
Ia juga mempertanyakan transparansi hasil rapat sebelumnya dan menyatakan sikap tersebut merupakan bentuk tanggungjawab politik kepada masyarakat, bukan serangan pribadi terhadap wali kota.
Bahkan ia menegaskan bahwa meskipun Demokrat merupakan partai pengusung Bambang Iman Santoso, fraksinya tetap menghendaki pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel!.
Pernyataan itu memang tidak mencerminkan bahwa Partai Demokrat menarik dukungan politiknya kepada Wali Kota Metro.
Tapi, dalam perspektif komunikasi politik, tindakan walk out oleh ketua fraksi partai pengusung merupakan sinyal yang memiliki bobot politik lebih besar dibanding kritik dari partai oposisi. Sebab, kritik yang datang dari “rumah sendiri” umumnya mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap proses pengambilan kebijakan atau tata kelola pemerintahan.
Lebih jauh, momentum ini juga memperlihatkan bahwa hubungan legislatif dan eksekutif di Kota Metro memasuki arena “pencak silat”.
Bila sebelumnya kritik lebih banyak datang dari partai lain, kini kritik tersebut muncul dari fraksi partai yang mengusung wali kota. Hal itu tentu menjadi perhatian publik karena dapat memengaruhi soliditas koalisi pemerintahan di DPRD.
Pun demikian, terlalu dini apabila menyimpulkan bahwa Partai Demokrat Kota Metro telah meninggalkan Bambang Iman Santoso yang merupakan ketua partainya sendiri.
Fakta yang tersedia saat ini baru menunjukkan adanya kritik terbuka terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, dalam politik, perubahan besar sering kali diawali oleh sinyal-sinyal kecil seperti perbedaan sikap di ruang parlemen.
Oleh karena itu, peristiwa walk out tersebut dapat dipandang sebagai peringatan politik bagi Pemerintah Kota Metro bahwa bahkan partai pengusung pun menghendaki tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap evaluasi.
Apakah sinyal ini akan berkembang menjadi keretakan politik yang lebih nyata? Kita tunggu saja…
