JAKARTA – Listrik adalah kebutuhan dasar dan nyawa perekonomian nasional. Selama dua dekade terakhir, kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) selalu menjadi indikator kesehatan pembangunan infrastruktur Indonesia.
Namun, data lengkap yang dihimpun dari laporan tahunan PLN, Bank Dunia, Komisi VII DPR RI, serta audit independen menunjukkan satu fakta yang mengejutkan: masa jabatan Direktur Utama Darmawan Prasodjo (2021–sekarang) adalah periode dengan tingkat kegagalan sistem kelistrikan tertinggi dan terburuk dalam sejarah pencatatan data sejak tahun 2006.
Banyak klaim keberhasilan disampaikan manajemen saat ini, mulai dari laba bersih rekor hingga transformasi digital. Namun di balik angka-angka itu, ada kenyataan pahit yang dirasakan jutaan masyarakat: pemadaman berulang, durasi gangguan yang makin lama, dan kembalinya pemadaman bergilir rutin yang sudah tidak terjadi selama hampir 20 tahun.
”Ini fakta yang sulit dibantah sekalipun ada pihak-pihak yang menjadi buzzer berupaya melakukan pembelaan. Semua ini hasil laporan Tim Investigasi Data & Laporan Khusus Re-LUN,” tegas Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira di Jakarta, Kamis, 18 Juni.
Berikut adalah laporan lengkap perbandingan kinerja tujuh Direktur Utama PLN yang memimpin selama rentang waktu 2006 hingga pertengahan 2026, khusus untuk sistem kelistrikan Jawa–Bali yang menopang lebih dari 70% ekonomi nasional.
SAIDI dan SAIFI,
Untuk mengukur kinerja kelistrikan secara objektif, dunia internasional dan Indonesia menggunakan dua indikator utama:
SAIDI (System Average Interruption Duration Index): Rata-rata total lama pemadaman yang dialami satu pelanggan dalam satu tahun, dihitung dalam menit atau jam. Semakin kecil angkanya, semakin baik pelayanannya.
SAIFI (System Average Interruption Frequency Index): Rata-rata berapa kali pemadaman terjadi pada satu pelanggan dalam satu tahun. Semakin kecil angkanya, semakin jarang gangguan terjadi.
”Data yang disajikan di bawah ini merupakan gabungan dari data resmi PLN dan verifikasi independen, karena dalam beberapa tahun terakhir, ditemukan praktik perubahan definisi ‘gangguan’ yang membuat angka laporan resmi terlihat lebih baik dari kenyataan di lapangan,” papar Yudhistira.
