Oleh
Benny N.A Puspanegara
(Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial dan Publik)
Kabar mengenai operasi tangkap tangan terhadap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah yang hingga kini masih menunggu kejelasan resmi dari KPK telah menjadi cermin paling telanjang dari rapuhnya fondasi integritas sebagian elite negeri ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi secara pasti, tetapi sinyal awal ini sudah cukup membuat publik bergidik sekaligus menghela tawa pahit. Karena sejujurnya, jika benar, maka skenario yang terjadi bukan sekadar ironi: ini adalah parodi moral tingkat nasional.
Mari mulai dari panggung kejadiannya:
disebutkan mereka sedang mengikuti Bimtek Ideologi Pancasila. Ya, Pancasila nilai luhur yang harusnya meresap di kepala, merembes ke hati, dan memandu tindakan. Tapi entah bagaimana, dalam sejumlah kasus negeri ini, Pancasila itu hanya berhenti sebatas judul acara, bukan perilaku. Yang dipelajari dalam ruangan bisa satu hal, tapi yang dilakukan di luar ruangan bisa sangat lain dan seringkali jauh lebih “menguntungkan”.
Kadang saya bertanya dalam hati: apakah Pancasila itu dibaca untuk dipahami, atau hanya dipasang sebagai wallpaper supaya terlihat nasionalis di foto kegiatan?
Dan jika benar ada yang tiba-tiba keluar ruangan dan tak kembali ya ampun, itu bukan lagi ironi. Itu sudah masuk ranah sitkom politik. Publik bahkan tak perlu imajinasi liar untuk menghubungkannya dengan hal-hal tidak sedap, karena pola seperti itu sudah terlalu sering berulang. Seolah ada semacam template perilaku yang diwariskan turun-temurun oleh para elite: masuk Bimtek dalam kondisi “siap belajar”, keluar Bimtek dalam kondisi “siap diperiksa”.
Lalu tentang kabar bahwa salah satu pihak disebut diamankan setelah pulang umrah.
Saya harus mengatakan ini dengan sangat hati-hati namun tegas: jika benar, maka tragedi moralnya mencapai level absurd yang sulit digambarkan. Dari tempat suci menuju ujian integritas, tapi entah kenapa nilai ujian itu selalu jeblok.
Ada yang pulang membawa air zam-zam, tapi lupa membawa pulang etika.
Ada yang pulang dengan kopor penuh oleh-oleh, tapi moralnya tetap kosong melompong.
Kita melihat fenomena di mana ritualnya khusyuk, tapi perilakunya gaduh.
Di Indonesia, ibadah sering dijadikan tameng moral. Tapi saat ada perkara muncul, tameng itu berubah menjadi dekorasi semata. Betapa miskinnya integritas ketika ibadah digunakan sebagai pelindung citra, bukan pelindung perilaku.
Jika benar OTT ini berkaitan dengan APBD atau pinjaman daerah, maka kita sedang berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan.
APBD adalah napas pembangunan. Pinjaman daerah adalah keputusan strategis jangka panjang.
Kalau urusan sebesar itu bisa “beraroma transaksi”, maka itu berarti sebagian elite kita sedang bermain-main dengan masa depan rakyat sambil tersenyum di depan kamera.
Dan itu bukan hanya tidak bermoral itu pengkhianatan terhadap amanat jabatan, bahkan sebelum ada putusan hukum apa pun.
Mari bicara terang-terangan:
rakyat sudah terlalu sering melihat anggota dewan yang lebih sibuk menjadi aktor daripada menjadi wakil rakyat.
Mereka hafal teori-teori integritas saat seminar, tapi begitu keluar ruangan, teorinya hilang, integritasnya ikut menguap, dan yang tersisa hanya kepentingan pribadi yang dibungkus jargon kebangsaan.
Saya ingin menegaskan kepada seluruh pejabat yang merasa “tidak mungkin tersentuh hukum”:
jangan terlalu percaya diri.
Kekuasaan boleh membuat seseorang merasa tinggi, tapi KPK punya cara membuat siapa pun kembali ke tanah dan kadang cara itu datang tanpa pemberitahuan.
Kepada KPK, saya mendorong tindakan secepat mungkin, seterang mungkin, setegas mungkin.
Publik sudah lelah dengan drama episode panjang tanpa resolusi.
Jika memang ada permainan kotor, buka semuanya sampai ke akar, bahkan sampai ke tanah tempat akarnya menancap.
Jika tidak ada, katakan dengan jelas.
Rakyat berhak tahu.
Dan kepada para pejabat yang mungkin gemar berkata lantang tentang moralitas di panggung acara, izinkan saya menyampaikan satu kalimat inti:
“Pancasila tidak pernah meminta pembelanya berpidato panjang. Pancasila hanya meminta pembelanya jujur.”
Ironi terbesar bangsa ini adalah ketika orang yang paling keras bicara moral, justru paling luwes bermain dengan imoralitas.
Pada akhirnya, kasus ini apa pun hasilnya nanti harus menjadi tamparan keras untuk semua pihak:
Yang kita butuhkan bukan lagi pejabat yang rajin ikut Bimtek, tetapi pejabat yang sanggup membumikan integritas, bukan sekadar membacakan definisi Pancasila dari slide presentasi murahan.
Bangsa ini tidak kekurangan aturan.
Bangsa ini hanya terus-menerus diuji oleh sekumpulan elite yang merasa aturan tidak berlaku bagi mereka.
Dan ketika mereka akhirnya tersandung, mendadak semua ingin berperan sebagai korban keadaan.
Jika benar ada yang terlibat, maka sesungguhnya mereka tidak jatuh karena nasib buruk mereka jatuh karena terlalu lama berdiri di atas fondasi keserakahan.
Semoga publik tak hanya menjadi penonton.
Semoga sandiwara ini tidak lagi diberi panggung.
Dan semoga mereka yang suka menjadi “pembicara moral” akhirnya sadar bahwa integritas itu bukan materi seminar melainkan gaya hidup.
