LAMPUNG – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Deni Ribowo, menilai kebijakan penyesuaian yang dilakukan di Provinsi Lampung berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi, khususnya pada sektor pendidikan.
Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung yang mencatat pada Agustus 2025 terjadi deflasi bulanan (month-to-month/m-to-m) sebesar 1,47 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan periode sama tahun lalu yang justru mencatat inflasi 0,07 persen.
Secara tahunan (year-on-year/y-o-y), inflasi di Lampung pada Agustus 2025 berada di angka 1,05 persen. Capaian ini juga menurun dibandingkan Agustus 2024 yang mencapai 2,33 persen.
“Kelompok pendidikan kembali mencatat deflasi tahunan cukup dalam, yakni 15,10 persen dengan andil 0,98 persen di era Gubernur Rahmat Mirzani Djausal. Ini belum pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Deni Ribowo, Rabu (3/9/2025).
Lebih lanjut, Deni merinci bahwa dari empat subkelompok pendidikan, dua di antaranya mengalami deflasi, yakni pendidikan dasar dan anak usia dini sebesar -1,77 persen serta pendidikan menengah yang anjlok hingga -51,23 persen. Sementara itu, pendidikan tinggi justru mengalami kenaikan 11,95 persen dan pendidikan lainnya naik 4,30 persen.
Secara total, kelompok pendidikan memberikan andil deflasi yoy sebesar 0,98 persen, dengan kontribusi utama dari jenjang SD, SMP, dan SMA.
Menurut Deni, kondisi ini menunjukkan peran nyata kebijakan pemerintah dalam mengubah arah perekonomian daerah. Salah satu faktor pendorongnya adalah program penghapusan uang komite melalui alokasi subsidi lebih dari Rp100 miliar untuk SMA/SMK/SLB di Provinsi Lampung yang mulai berlaku sejak 2025.(mal)
