LAMPUNG- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menegaskan bahwa pelaksanaan tes Jalur Prestasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 untuk SMA Unggul dilakukan secara transparan tanpa kebocoran soal.
Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi isu yang beredar terkait dugaan kecurangan dalam proses seleksi.
“Saya pastikan tidak ada kebocoran soal karena semua dikunci dengan sistem yang bisa diuji forensik. Sistem ini sangat jelas, tidak ada yang bisa bermain karena juga live streaming. Jika ada yang merasa ada kecurangan, kami siap untuk menguji secara forensik,” ujar Thomas saat ditemui dalam acara rapat Forum Komunikasi Kepala Sekolah (FKKS) SMK Swasta Lampung di Auditorium Universitas Teknokrat Indonesia, Rabu, 11 Juni 2025.
Menurutnya, proses seleksi dilakukan secara online, transparan, dan adil.
“Nilai langsung muncul saat tes berlangsung, sehingga semua peserta dapat melihat hasilnya secara real-time. Kami juga melakukan live streaming di sekolah-sekolah untuk memastikan transparansi ini,” tambahnya.
Solusi Sekolah Swasta Sepi Pendaftar
Menanggapi keluhan dari sekolah swasta, baik SMA maupun SMK, yang kesulitan mendapatkan siswa baru, Thomas menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah untuk mengatur daya tampung di sekolah negeri.
“Kami memastikan SMA negeri tidak boleh menerima siswa melebihi jumlah rombongan belajar (rombel) yang telah ditentukan. Ini agar siswa yang tidak tertampung bisa masuk ke sekolah swasta,” katanya.
Thomas juga mendorong sekolah swasta untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
“Sekolah swasta harus meningkatkan mutu dan konsistensi kurikulum agar bisa bersaing dengan sekolah negeri. Kita harus bersama-sama membenahi sistem pendidikan ini,” ujarnya.
Beban Biaya di Sekolah Swasta dan Upaya Pemerintah
Dalam kesempatan itu, Thomas juga menyinggung beban biaya pendidikan di sekolah swasta yang masih dirasa berat oleh sebagian masyarakat.
“Bagi masyarakat yang merasa keberatan dengan biaya sekolah, sudah ada jalur afirmasi dan sekolah rakyat yang disediakan. Kami juga sedang mengajukan Peraturan Gubernur untuk penghapusan Komite Sekolah. Ini langkah penting untuk meringankan beban masyarakat,” tutupnya. (uti) .
