JAKARTA- Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Garda Bangsa nyatakan bakal bubarkan paksa jika ada pihak yang menggelar Muktamar PKB tandingan.
Untuk diketahui, bekas Sekjen PKB Lukman Edy mengaku bakal menggelar Muktamar PKB tandingan pada 2-3 September 2024. Dia mengklaim mengantongi mandat dari para pendiri PKB dari PBNU.
“Kami menyatakan sikap bahwa muktamar tersebut adalah ilegal. Muktamar tersebut tidak berdasarkan hukum, tidak memiliki dasar konstitusi yang jelas,” tegas Ketua Umum Garda Bangsa Tommy Kurniawan dalam jumpa pers di DPP PKB, Jakarta, Sabtu (31/8/24).
Dia menyatakan bahwa pihaknya mengecam keras kepada para pihaknyanh mengganggu PKB.
Tommy menjelaskan Garda Bangsa didirikan sejak tahun 1999 dan menjadi pembela terdepan PKB. Ia menegaskan muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus lalu adalah sah. Pada saat itu, terang dia, Garda Bangsa turut mengamankan muktamar Bali dari gangguan pihak eksternal.
“Kami sudah menghadapi apa yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum tersebut, maka kami akan mengulanginya dan kami akan menghadapinya jika memang masih terus mengganggu Partai Kebangkitan Bangsa,” ucapnya.
Sementata itu, Sekretaris Jenderal Garda Bangsa Muhammad Rodli Kaelani mengatakan, pihaknya mempunyai tanggungjawab penuh menjalankan komando Ketua Umum Muhaimin Iskandar dan Ketua Dewan Syuro Ma’ruf Amin.
“Sehingga anasir-anasir, pihak-pihak, eks kader, maupun oknum yang mengatasnamakan diri mereka sendiri dengan kekonyolan tentu akan berhadapan dengan Garda Bangsa untuk menjalankan arahan komando pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa,” ucap Rodli
“Dan kami juga seperti dikatakan Ketua Umum berkoordinasi dengan aparat untuk menindaklanjuti jika isu-isu muktamar tandingan yang konyol tersebut akan dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu,” sambungnya.
Rodli bahkan turut mengultimatum pihak event organizer maupun hotel yang menjadi tempat pelaksanaan muktamar tandingan.
Sebelumnya, bekas Sekjen PKB Lukman Edy bersama rekan-rekannya akan membuat muktamar tandingan di Jakarta.
Sekretaris Fungsionaris DPP PKB A. Malik Haramain mengatakan pihaknya menerima mandat untuk menggelar muktamar tandingan di Jakarta pada 2 hingga 3 September 2024 mendatang.
“Mandat yang kami terima itu agar kita membuat muktamar. Muktamar kita adalah muktamar yang didukung secara moral oleh pendiri Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Sementara kita jadwalkan (muktamar) tanggal 2 hingga 3 September di Jakarta,” kata Haramain saat konferensi pers di Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Minggu (25/8) dini hari.
Ia juga mengklaim mendapatkan mandat dari ratusan DPC dan beberapa DPW PKB.
“Yang meminta kepada PKB adalah peran, posisi, eksistensi para ulama, pada kiai bisa kembali dipulihkan seperti awal berdirinya Partai kebangkitan Bangsa tahun 1998,” ucapnya. (cnn/dim)
