JAKARTA- Terkait wacana menaikkan ambang batas Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden, Partai Gerindra bakal berikan pernyataan sikap usai menggelar Rapat Kerja Nasional di bulan Maret 2020 mendatang.
Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di jakarta, Rabu (5/2/20).
“Dalam forum rapat koordinasi nasional atau rapat kerja nasional yang akan diadakan perkiraan bulan Maret 2020, mungkin baru akan kami bahas secara detil dan rinci, baru kemudian Partai Gerindra akan mengeluarkan pernyataan secara resmi mengenai ambang batas,” kata Dasco di Kompleks Parlemen RI, Senayan.
Ia mengatakan bahwa pimpinan pusat Partai Gerindra juga akan terus melakukan konsolidasi ke bawah serta melakukan persiapan-persiapan menjelang Pemilu yang akan datang.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di sela Rakernas PDI Perjuangan, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (11/1/20) lalu mengatakan Rakernas I PDI Perjuangan 2020 merekomendasikan kepada DPP partai dan Fraksi DPR RI PDI Perjuangan untuk memperjuangkan perubahan UU Pemilu untuk mengembalikan pemilu Indonesia kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup. PDIP ingin meningkatkan ambang batas parlemen (parliamentary thresshold/PT) DPR dari saat ini 4 persen menjadi 5 persen, dan PDIP ingin ada PT di DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
“Peningkatan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya 5 persen, pemberlakuan ambang batas parlemen secara berjenjang (5 persen DPR RI, 4 persen DPRD provinsi, dan 3 persen DPRD kabupaten/kota),” katanya. (ant/dim)
