Jakarta- Politisi PKS, Indra anggap konsep Dewan Pengawas (Dewas) KPK bermasalah meski diisi oleh orang-orang yang berintegritas.
Indra menyebut hingga kini partainya masih konsisten dengan bersikap tak mendukung pembentukan dewan pengawas. Anggota Komisi III DPR periode 2009-2014 itu menjelaskan bahwa konsep dari kelembagaan dewan pengawas tersebut bermasalah dan masih menjadi persoalan.
“Bagi saya, bukan personelnya yang bermasalah, tetap konsepnya,” kata Indra dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (21/12/19) lalu.
Menurutnya, dewan pengawas menambah panjang birokrasi dan dapat menghilangkan momentum untuk pemberantasan praktik rasuah oleh KPK. Ia merujuk pada proses perizinan kepada Dewas yang perlu dilakukan sebelum melakukan penyadapan.
Ia beranggapan bahwa KPK seharusnya tidak memerlukan izin untuk itu dan cukup dilakukan pemberitahuan kepada atasan setelah penyadapan dilakukan.
“Cukup pemberitahuan, kalau (dirasa) ada abuse of power dalam penyadapan, Dewas-nya hanya check and recheck, sehingga momentum tindak pidananya tidak lewat,” jelasnya.
Kendati demikian, Indra pun mengakui bahwa pihaknya tidak mempersalahkan tokoh-tokoh yang telah dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Dewas KPK. Ia pun mengakui, bahwa kelima tokoh tersebut memiliki latar belakang yang baik dimata publik selama ini.
“Saya tidak meragukan dewas yang sudah dipilih ini, tetapi yang menjadi persoalan adalah dewas ini manusia juga, kalau yang akan disadap adalah koleganya, orang dekatnya, atau orang yang memilihnya, itu menjadi persoalan sendiri,” jelas dia.
Ia berharap agar Dewan Pengawas KPK dapat menjawab keraguan publik. “Kalau kelembagaan tidak bisa menjawab, maka keraguan akan terus ada, apalagi kita merindukan negeri bebas korupsi,” tambah Indra.
Sebelumnya, Jokowi melantik lima anggota Dewas KPK, yakni Tumpak Hatorangan Panggabean, Artidjo Alkostar, Albertina Ho, Harjono, dan Syamsuddin Haris. (cni/dit)
