Lampung Utara- Defisitnya keuangan Lampung Utara membuat sejumlah pihak angkat bicara. Wakil Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Lampung, Mahalli A Syauwrie menganggap, defisit yang terjadi lantaran adanya kesalahan dalam manajemen anggaran.
“Sumber dana daerah itu sudah jelas, dari transfer pusat untuk belanja daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) disetiap bulannya. Itu pun harus memiliki dana cadangan, kalau terjadi bencana, bagaimana?” ujar Mahalli kepada senator.ID di warung kopi inspiratif Kampungbaru, Kotabumi (6/12/19).
Mantan anggota DPRD Tulang Bawang itu mengatakan bahwa defisitnya keuangan Lampung Utara saat ini sudah tergolong akut. Ini harus disikapi serius oleh bupati dan seluruh jajaran di Pemkab Lampung Utara.
“Harus dibenahi secara maksimal, karena sudah terjadi berulang selama tiga tahun kebelakang,”ucapnya.
Dikatakanya, selain dari DAU ada sumber dana lainnya seperti dana bagi hasil dari pusat, juga pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, jika ini dikelola secara efektif maka tidak akan terjadi kekosongan anggaran yang menghambat belanja daerah.
” Yah kalau bagi hasil mungkin tergantung kestabilan penghasilan pusatlah, tapi kan ada penghasilan asli daerah dari pajak dan retribusi. Atau gunakan pengelolaan anggaran skala prioritas di bidang belanja daerah, lagian perubahan anggaran bisa dilakukan lebih dari satu kali,” tukasnya.
Seingatnya, Pemkab Lampung Utara pernah mendapatkan perangkat sistem informasi terkaiit pengelolaan keuangan daerah. Jika ini diaplikasikan, tentu penggunaan anggaran dapat terpantau oleh pengguna anggaran, sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya defisit anggaran.
“Pengelolaan anggaran jika dilakukan secara baik, tidak akan terjadi defisit. Untuk retribusi dan pajak misalnya, bisa memanfaatkan tapping box, aman kan?” jelasnya.
Untuk itu, Ia menghimbau kepada Bupati Lampura agar menempatkan pejabat khususnya untuk posisi yang strategis dan vital sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, bukan hanya melihat loyalitasnya saja.
” Kemampuan, karakakter, dan trackrecord harus menjadi pertimbangan utama dalam menempatkan pejabat untuk menduduki jabatan yang vital. Terutama di bidang keuangan, jangan hanya berdasarkan loyalitas saja,” (kis/dip)
