LAMPUNG- Pemerintah Provinsi Lampung dinilai berhasil membentuk kelembagaan dan mendinamisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Bahkan melalui Program Kartu Petani Berjaya dan Smart Village yang berdampak positif pada peningkatan akses keuangan daerah, khususnya sampai ke tingkat Desa, sehingga Pemprov Lampung direncanakan akan menerima TPKAD Award 2021.
TPAKD Award 2021 tersebut rencananya akan diserahkan pada Kamis, (16/12), bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional TPKAD dan Arahan Presiden RI, di Jakarta.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, selaku Koordinator Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), menjelaskan TPAKD Award tersebut diterima Provinsi Lampung karena dinilai dari beberapa faktor, diantaranya, secara kelembagaan berhasil membentuk TPAKD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Kelembagaan ini juga aktif menjalin koordinasi dan sinergi dengan pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya.” Kata Sekdaprov Fahrizal Darminto, Rabu (15 Desember 2021).
Lebih jauh Sekdaprov Fahrizal Darminto menjelaskan, “Selain itu, Program Pemerintah Provinsi Lampung yang menjadi bagian dari Agenda Kerja Utama Gubenur dan Wakil Gubernur Lampung, yaitu, Program Kartu Petani Berjaya dan Smart Village memiliki dampak positif terhadap percepatan akses keuangan daerah, bahkan hingga ke tingkat desa”.
Sekdaprov juga menjelaskan, saat proses penilaian dilakukan presentasi dan wawancara oleh tim pemerintah pusat, secara kelembagaan dan inovasi program yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung dinilai positif dalam percepatan akses keuangan daerah.
“Misalnya peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam skema Program Kartu Petani Berjaya, ternyata berdampak langsung pada percepatan akses pembiayaan kegiatan pertanian dalam arti yang luas,” ujar Sekdaprov Fahrizal Darminto.
Di samping itu, upaya Provinsi Lampung untuk mengembangkan smart vilage, juga manjadi salah satu inovasi kebijakan yang ikut nenjadi penilaian.
“Melalui Program Smart Village mampu mendorong pemanfaatan teknologi digital sampai tingkat desa, sehingga secara tidak langsung mendorong berbagai layanan lembaga keuangan, khususnya perbankan mampu di akses masyarakat sampai tingkat desa,” tambah Sekdaprov.
Berdasarkan penilaian tersebut Provinsi Lampung terbukti berhasil membangun sistem dan berkinerja positif untuk meningkatkan percepatan akses keuangan daerah bagi masyarakat.
Pemprov Lampung bersama Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Lampung, Bank Indonesia Perwakilan Lampung dan berbagai lembaga keuangan, juga sudah mendorong terbentuknya desa inklusi keuangan di Desa Titiwangi, Kabupaten Lampung Selatan, dan Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran.
Dengan memanfaatkan teknologi berbasis digital hingga ke tingkat desa, layanan transaksi keuangan dapat dilaksanakan secara non-tunai dan warga desa mulai diperkenalkan menabung saham serta pemanfaatan instrumen keuangan lainnya.
(kmf)
