JAKARTA- Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto nyatakan mendukung pemerintah yang belum melakukan revisi UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.
Ini dinyatakan Airlangga berdasarkan hasil Rapimnas Golkar 5-6 Maret di Jakarta.
Dikatakannya, Golkar setuju pilkada serentak 2020 akan digelar pada 2024.
“Partai Golkar mendukung langkah untuk tidak melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024,” kata Airlangga dalam pidato yang diunggah secara daring, Sabtu (6/3/21), dilansir dari cnnindonesia.
Pertimbangan Golkar yakni ingin pemerintah tetap fokus menanggulangi pandemi virus corona (Covid-19) serta dampak ekonominya.
Dia lalu meminta kadernya di seluruh Indonesia untuk ikut berjuang dalam pembangunan di berbagai daerah.
“Sejalan dengan itu diinstruksikan kepada para Ketua DPRD dari Partai Golkar untuk menjadi ujung tombak perjuangan Partai Golkar dalam pemerintahan dan pembangunan daerah,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Airlangga mengaku Golkar telah memutuskan sejumlah lewat dalam Rapimnas berkaitan dengan Pilkada dan Pilpres yang akan digelar 2024 mendatang.
Hal ini berkaitan dengan strategi pemenangan Pilpres dan Pilkada Serentak. Namun, Airlangga mengatakan itu merupakan rahasia partai yang tidak bisa dipublikasikan.
“Maka tidak diumbar kepada publik,” kata Airlangga.
Sebelumnya, pemerintah menyatakan tidak mau merevisi UU Pemilu. Pemerintah menganggap UU tersebut belum diterapkan sepenuhnya, sehingga tidak patut diubah.
Dalam UU Pemilu, pilkada serentak baru digelar pada 2024 mendatang bersama dengan pemilihan anggota legislatif dan pilpres.
Sempat beredar draf revisi UU Pemilu dari DPR. Isinya mengenai normalisasi jadwal pilkada, yakni pada 2022 dan 2023. Bukan 2024 seperti tertuang dalam UU Pemilu yang masih berlaku. (cni/dim)
