Garang Merazia Kendaraan Rakyat, Tapi Lemah Menertibkan Kendaraan Dinas Sendiri!

Benny N.A. Puspanegara
Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial dan Publik | Eksekutif Nasional AKKI

BANDAR LAMPUNG — Ada ironi yang patut dipertanyakan secara serius dalam praktik penegakan aturan di lingkungan pemerintahan. Pemerintah begitu bersemangat menuntut masyarakat agar tertib administrasi kendaraan bermotor, tetapi ketika kendaraan dinas milik pemerintah sendiri menjadi sorotan akibat dugaan belum dilakukannya pembaruan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) lima tahunan, publik justru menunggu penjelasan.

Menanggapi pemberitaan Harian Kandidat tertanggal 18 November 2026 mengenai empat kendaraan dinas Pemerintah Provinsi Lampung yang diduga belum melakukan pembaruan TNKB lima tahunan, saya memandang persoalan ini tidak boleh direduksi sekadar sebagai urusan pelat nomor kendaraan.

Jika dugaan tersebut benar, maka persoalan ini menyentuh sesuatu yang jauh lebih fundamental, yakni disiplin birokrasi, integritas penyelenggara pemerintahan, keteladanan kepemimpinan, serta konsistensi dalam menegakkan hukum.

Saya mencibir keras jika praktik semacam ini benar-benar terjadi. Sebab, bagaimana mungkin pemerintah begitu tegas menertibkan kendaraan masyarakat, sementara kendaraan dinas di lingkungan pemerintah sendiri justru harus dipersoalkan kepatuhan administrasinya?
Ini bukan sekadar ironi birokrasi. Ini adalah persoalan standar ganda yang harus dijawab secara terbuka!

Selama ini, ketika kendaraan rakyat melintas di jalan raya, pemeriksaan terhadap pajak kendaraan, STNK, dan kelengkapan administrasi dapat dilakukan dengan sangat teliti. Masyarakat dituntut patuh, bahkan tidak jarang harus berhadapan dengan tindakan penertiban apabila ditemukan ketidaklengkapan persyaratan.

Namun, ketika kendaraan berpelat merah yang dipersoalkan, publik justru harus menunggu klarifikasi.
Lantas, apakah standar kepatuhan hukum memang berbeda antara masyarakat biasa dan institusi pemerintah?

Jangan sampai ketika rakyat terlambat memenuhi kewajiban, namanya pelanggaran. Tetapi ketika birokrasi terlambat, mendadak namanya kendala administrasi.

Wah, luar biasa! Rupanya ketegasan juga bisa memiliki standar yang berbeda. Jika demikian, jangan heran apabila kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi penegakan hukum semakin dipertanyakan.

RULES ARE RULES! Hukum tidak mengenal kasta, pangkat, jabatan, apalagi warna pelat nomor.

Pelat merah bukan simbol kekebalan hukum. Pelat merah bukan pula tiket untuk memperoleh keistimewaan administratif. Kendaraan dinas tetap merupakan kendaraan bermotor yang wajib memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah tidak boleh membangun budaya kepatuhan yang hanya berlaku bagi masyarakat, tetapi menjadi lentur ketika kewajiban itu menyentuh lingkungan internalnya sendiri.

Pemerintah Harus Berani Menertibkan Rumahnya Sendiri
Saya mendesak Gubernur Lampung bersama seluruh instansi terkait agar segera melakukan pemeriksaan dan penertiban secara menyeluruh terhadap seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada empat kendaraan yang menjadi sorotan pemberitaan. Harus dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh inventaris kendaraan dinas, meliputi kewajiban pajak tahunan, masa berlaku STNK, pembaruan TNKB lima tahunan, status kendaraan, serta pejabat atau perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaannya.

Sebelum pemerintah begitu sibuk merazia kendaraan masyarakat, tolong razia dan tertibkan terlebih dahulu kendaraan dinas sendiri!

Jangan hanya rakyat yang dijadikan objek penertiban. Aparatur, pejabat, dan institusi pemerintahan juga wajib tunduk pada aturan yang sama.

Sebab, esensi negara hukum bukan terletak pada seberapa keras pemerintah menuntut rakyat untuk patuh, melainkan seberapa konsisten pemerintah menempatkan dirinya di bawah hukum yang sama.

Equality Before The Law bukan sekadar jargon konstitusional untuk dipajang dalam pidato, tetapi prinsip yang wajib diwujudkan dalam tindakan nyata.

Tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan aturan. Tidak boleh ada privilese administratif hanya karena seseorang memiliki jabatan atau menggunakan fasilitas negara.

Transparansi Bukan Ancaman, Melainkan Kewajiban Pemerintahan
Saya juga mendesak Pemerintah Provinsi Lampung untuk membuka hasil pemeriksaan kepada publik secara transparan dan akuntabel.

Umumkan kendaraan tersebut berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mana, siapa penanggung jawab pengelolaannya, bagaimana status pajaknya, serta apa penyebab belum dilakukannya pembaruan administrasi apabila memang terbukti terjadi keterlambatan.

Jika diperlukan, pemerintah dapat memublikasikan daftar inventarisasi dan hasil evaluasi kendaraan dinas melalui kanal komunikasi resmi pemerintah daerah.

Ini bukan upaya mempermalukan institusi pemerintahan. Ini merupakan bagian dari kontrol publik, transparansi pengelolaan aset negara, dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Mari berpikir secara sederhana.

Jika kendaraan dinas dibeli menggunakan uang negara, dirawat dengan anggaran negara, dan digunakan untuk menunjang kepentingan pemerintahan, mengapa pertanggungjawaban pengelolaannya harus menjadi sesuatu yang sulit diketahui masyarakat?

Ini bukan rahasia negara. Ini urusan administrasi pemerintahan!

Kendaraan dinas merupakan fasilitas negara, bukan kendaraan pribadi pejabat. Keberadaannya melekat pada tanggung jawab pengelolaan aset negara yang harus memenuhi prinsip tertib administrasi, kepatuhan hukum, transparansi, dan akuntabilitas.

Jangan sampai fasilitas negara hanya dinikmati manfaatnya, sementara kewajiban yang melekat di dalamnya justru diabaikan.

Jangan sampai pejabat merasa memiliki hak untuk menggunakan fasilitas negara, tetapi lupa bahwa setiap fasilitas tersebut membawa konsekuensi tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

Enam Langkah Konkret, Bukan Sekadar Klarifikasi Birokrasi
Untuk menghindari agar persoalan ini tidak berakhir sebagai polemik sesaat, saya mendesak Pemerintah Provinsi Lampung segera mengambil enam langkah konkret:

Pertama, melakukan audit dan inventarisasi menyeluruh terhadap seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Kedua, memastikan status pembayaran pajak kendaraan tahunan, masa berlaku STNK, serta kelengkapan dan pembaruan TNKB lima tahunan setiap kendaraan.

Ketiga, mengumumkan OPD asal kendaraan yang menjadi sorotan beserta pejabat atau penanggung jawab pengelolaannya.

Keempat, membuka hasil pemeriksaan secara transparan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Kelima, menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi yang terbukti belum dipenuhi serta menindaklanjuti setiap temuan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Keenam, membangun sistem pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar persoalan serupa tidak kembali terulang.

Jangan berhenti pada klarifikasi, rapat koordinasi, atau sekadar membentuk tim pemeriksaan. Publik tidak membutuhkan parade birokrasi dan diplomasi pembenaran. Publik membutuhkan tindakan nyata, penyelesaian konkret, serta pertanggungjawaban yang dapat diukur.

Saya juga menegaskan bahwa kritik ini sama sekali bukan bentuk penolakan terhadap penertiban kendaraan masyarakat ataupun kewajiban membayar pajak.

Sebaliknya, saya mendukung penuh kepatuhan pajak dan penegakan aturan lalu lintas. Namun, kepatuhan tidak boleh dibangun melalui pendekatan diskriminatif. Pemerintah harus menjadi teladan sebelum menuntut masyarakat menjadi teladan.

Leadership is about example, not privilege!

Kepemimpinan bukan tentang seberapa keras seorang pejabat memerintahkan orang lain untuk patuh, melainkan seberapa konsisten ia memberikan contoh kepatuhan melalui institusi yang dipimpinnya.

Jangan terlalu gagah menjadi penertib masyarakat kalau ketertiban di halaman kantor sendiri belum selesai.

Jangan terlalu fasih mengajari rakyat tentang kewajiban hukum kalau institusi sendiri masih harus memberikan penjelasan atas persoalan kepatuhannya.

Jabatan Bukan Karpet Merah untuk Memperoleh Keistimewaan

Pada akhirnya, persoalan ini harus menjadi momentum evaluasi bagi seluruh penyelenggara pemerintahan di Provinsi Lampung.

Jabatan bukan karpet merah untuk mendapatkan keistimewaan. Jabatan adalah amanah yang mengandung kewajiban moral, hukum, dan administratif untuk memberikan keteladanan.

Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang hanya berani menertibkan rakyat, melainkan pemerintah yang juga berani menertibkan dirinya sendiri.

Jangan Hanya Garang Keoada Rakyat, Tetapi Lemah Terhadap Ketidakberesan Internal!

Jangan ada Pelat Merah Yang Merasa Lebih Tinggi daripada Aturan, dan Jangan ada Jabatan Yang Merasa Lebih Tinggi daripada Hukum!

Rakyat bukan bawahan pemerintah. Pemerintah adalah pelayan publik yang memperoleh mandat untuk mengelola kekuasaan dan fasilitas negara demi kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap penggunaan fasilitas negara wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Jangan membalik logika pemerintahan. Jangan menempatkan masyarakat seolah-olah hanya berkewajiban mematuhi, sementara pemerintah merasa cukup hanya dengan memerintah.

Ada prinsip sederhana yang seharusnya menjadi pegangan setiap penyelenggara negara:

Bereskan Dulu Rumah Sendiri, Baru Bicara Tentang Menertibkan Rumah Orang Lain!

Sebab, yang sedang diuji dalam persoalan ini bukan sekadar kepatuhan membayar pajak kendaraan, masa berlaku STNK, atau pembaruan TNKB lima tahunan.
Yang sesungguhnya sedang diuji adalah integritas, konsistensi, keteladanan, dan kredibilitas Pemerintah Provinsi Lampung di hadapan masyarakat.

Jangan sampai pemerintah kehilangan wibawa bukan karena kurangnya kewenangan, melainkan karena ketidakkonsistenan dalam menjalankan kewenangannya sendiri.

Pada titik inilah pemerintah harus membuktikan bahwa hukum benar-benar berlaku bagi semua orang, tanpa pengecualian dan tanpa keistimewaan.

Hukum Harus Tegas Keoada Semua, Bukan Hanya Keras Kepada Rakyat dan Lunak Kepada Birokrasi!

Karena pemerintahan yang berintegritas tidak cukup hanya pandai menuntut kepatuhan rakyat. Ia harus terlebih dahulu membuktikan bahwa dirinya sendiri patuh terhadap hukum.

Dan jika pemerintah ingin dihormati oleh rakyat, mulailah dengan memberikan keteladanan, bukan sekadar menuntut kepatuhan.