Jaksa Salahgunakan Narkoba di Lambar: Sikat Orangnya, Habisi Karirnya!

Benny N.A. Puspanegara

(Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial dan Publik | Eksekutif Nasional AKKI)

BANDAR LAMPUNG — Ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada penyalahgunaan narkotika itu sendiri: ketika aparat penegak hukum yang seharusnya berdiri di garis terdepan pemberantasan narkoba justru diduga terseret dalam persoalan yang sama.

Pemberitaan mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang menyeret seorang oknum aparat Kejaksaan Negeri Lampung Barat berinisial PR bukan sekadar kabar yang patut lewat begitu saja. Ini adalah persoalan serius yang menyentuh kehormatan institusi, integritas aparatur negara, dan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.

Saya mengecam keras apabila dugaan tersebut benar adanya.

Bagaimana mungkin masyarakat terus-menerus diminta menjauhi narkoba, sementara aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memeranginya justru diduga terseret dalam lingkaran persoalan serupa?

Apakah pemberantasan narkoba hanya berlaku bagi masyarakat biasa? Apakah hukum begitu gagah ketika berhadapan dengan rakyat, tetapi mendadak kehilangan keberanian ketika harus memeriksa orang-orang yang mengenakan seragam institusi penegak hukum?

Lampung bukan tempat untuk mempertontonkan ironi penegakan hukum. Tanah leluhur bukan panggung bagi siapa pun untuk bermain-main dengan narkotika, terlebih bagi mereka yang mengemban amanah sebagai aparatur penegak hukum.

Rehabilitasi Bukan Penghapus Dosa Kedinasan

Kejaksaan Agung dan jajaran pengawasan internal tidak boleh menyederhanakan persoalan ini menjadi sekadar urusan rehabilitasi, mutasi, pemindahan tugas, atau penyelesaian administratif.

Mari kita luruskan satu hal: rehabilitasi merupakan jalan pemulihan, bukan jalan pintas menuju pengampunan institusional.

Orang yang membutuhkan rehabilitasi harus mendapatkan hak pemulihannya sesuai ketentuan. Namun, proses rehabilitasi tidak serta-merta menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana, etik, maupun disiplin kedinasan apabila unsur pelanggarannya terpenuhi.

Jangan sampai yang dipulihkan hanya orangnya, yang dipindahkan hanya jabatannya, sementara persoalannya dibiarkan menetap dan membusuk di dalam institusi.

Jangan pula sampai rehabilitasi dijadikan semacam karpet merah untuk menghindari konsekuensi kedinasan. Institusi penegak hukum tidak boleh membangun preseden bahwa persoalan serius dapat diselesaikan cukup dengan memindahkan seseorang dari satu ruangan ke ruangan lain.

Kalau begitu, bukan pengawasan yang sedang berjalan, melainkan sekadar perpindahan masalah dengan kemasan administrasi.

Jangan Jadikan Seragam Sebagai Surat Kekebalan

Saya mendesak Jaksa Agung beserta jajaran pengawasan internal Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, transparan, independen, dan objektif terhadap dugaan yang berkembang.

Seluruh informasi harus diuji berdasarkan bukti dan prosedur hukum yang berlaku, termasuk pemberitaan mengenai dugaan penggunaan narkotika pada jam kerja maupun ketika mengenakan pakaian dinas.

Tidak boleh ada informasi yang ditutup-tutupi. Tidak boleh ada perlakuan istimewa. Dan tidak boleh ada kesimpulan yang dibangun berdasarkan kedekatan jabatan, solidaritas korps, atau kepentingan menjaga citra sesaat.

Apabila terbukti terdapat pelanggaran pidana, etik, maupun disiplin berat, jatuhkan sanksi maksimal sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk pemberhentian apabila persyaratan hukumnya terpenuhi.

Jangan hanya berani menindak rakyat, tetapi kehilangan taring ketika harus membersihkan rumah sendiri.

Jangan sampai hukum terlihat seperti harimau ketika menghadapi masyarakat kecil, tetapi berubah menjadi kucing rumahan ketika berhadapan dengan oknum di lingkungan internal.

Sarkasme ini mungkin terdengar keras, tetapi bukankah publik berhak mempertanyakan konsistensi penegakan hukum ketika persoalan justru menyentuh aparat penegaknya sendiri?

Loyalitas Kepada Institusi Bukan Berarti Melindungi Oknum

Ada satu kekeliruan besar yang harus dihentikan: menganggap bahwa menjaga nama baik institusi berarti melindungi setiap orang yang berada di dalamnya.

Tidak!

Loyalitas kepada institusi tidak pernah identik dengan loyalitas untuk menutupi pelanggaran.

Justru kehormatan Kejaksaan harus dijaga dengan keberanian membersihkan setiap oknum yang terbukti mencederai integritas lembaga.

Institusi yang sehat bukan institusi yang tidak pernah memiliki masalah. Institusi yang sehat adalah institusi yang berani mengakui persoalan, membuka proses pemeriksaan, menegakkan aturan, dan menjatuhkan konsekuensi tanpa memandang pangkat maupun jabatan.

Seragam bukan tameng. Jabatan bukan benteng. Solidaritas korps bukan alasan untuk mengubur pertanggungjawaban.

Seragam adalah simbol pengabdian, bukan sertifikat kekebalan.

Rakyat tidak membutuhkan pertunjukan ketegasan dalam konferensi pers. Rakyat membutuhkan bukti bahwa hukum benar-benar berlaku tanpa pandang bulu, termasuk terhadap mereka yang setiap hari berbicara atas nama hukum.

Jangan Kobankan Kehormatan Ribuan Insan Adhyaksa Demi Satu Oknum

Saya memahami bahwa masih banyak insan Adhyaksa yang bekerja dengan dedikasi, integritas, dan pengabdian tinggi. Mereka yang setiap hari menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga kehormatan institusi, serta berupaya menghadirkan keadilan bagi masyarakat.

Karena itulah, tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran justru merupakan bentuk perlindungan terhadap kehormatan ribuan aparatur Kejaksaan yang masih menjaga marwah lembaga.

Jangan biarkan pengabdian ribuan orang tercoreng karena ketidakberanian menindak satu orang yang terbukti menyimpang.

Lebih baik institusi kehilangan satu oknum yang terbukti tidak layak dipertahankan daripada kehilangan kepercayaan jutaan rakyat.

Praduga tak bersalah wajib dihormati. Tidak boleh ada penghukuman sebelum pembuktian dilakukan melalui mekanisme yang sah.

Namun, jangan pula menjadikan asas praduga tak bersalah sebagai alasan untuk membangun praduga bahwa aparat pasti benar, bahwa jabatan pasti bersih, atau bahwa seragam selalu lebih suci daripada kenyataan.

Praduga tak bersalah adalah prinsip keadilan, bukan fasilitas perlindungan bagi pemegang jabatan.

Pemberantasan Narkoba Jangan Hanya Menjadi Slogan

Kasus ini semestinya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal, pembinaan integritas, serta mekanisme pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan aparatur penegak hukum.

Bagaimana sistem pengawasan berjalan? Sejauh mana pengawasan kedisiplinan dilaksanakan? Apakah mekanisme deteksi dini benar-benar berfungsi? Dan yang paling penting, apakah setiap pelanggaran ditindak secara konsisten tanpa melihat siapa orangnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan normatif.

Pemberantasan narkotika tidak boleh hanya menjadi slogan dalam pidato, materi kampanye, atau narasi keberhasilan penegakan hukum.

Jangan sampai aparat sibuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya narkoba, tetapi lupa bahwa integritas dirinya sendiri juga harus diawasi.

Jangan sampai institusi begitu bersemangat memburu pelanggar di luar pagar, tetapi mendadak kehilangan keberanian ketika persoalan muncul di dalam pagar sendiri.

Bersihkan Institusi, Bukan Sekedar Membersihkan Pemberitaan!

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang seorang oknum berinisial PR. Ini tentang keberanian negara menegakkan hukum secara konsisten. Ini tentang apakah institusi penegak hukum benar-benar memiliki standar integritas yang sama bagi seluruh orang, tanpa pengecualian.

Saya ingin menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh berada di atas hukum. Tidak karena seragamnya, tidak karena jabatannya, tidak karena kedekatannya, dan tidak pula karena institusi tempatnya bekerja.

Tanah leluhur bukan tempat bermain narkoba. Institusi penegak hukum bukan tempat berlindung dari pertanggungjawaban. Jabatan bukan kekebalan, dan seragam bukan surat izin untuk mengkhianati amanah negara.

Jika terbukti, tindak tegas!

Jika memenuhi unsur pelanggaran berat, jatuhkan sanksi maksimal!

Jika secara hukum dan peraturan kedinasan memenuhi persyaratan pemberhentian, jangan ragu mengambil tindakan tersebut!

Tanpa kompromi. Tanpa pandang bulu. Tanpa perlindungan terhadap siapa pun.

Sebab, kehormatan institusi tidak diukur dari seberapa piawai mereka menyembunyikan keburukan internal, melainkan dari seberapa berani mereka menindak orang-orang yang terbukti mencederai amanah.

Lebih baik kehilangan oknum daripada kehilangan kehormatan. Lebih baik membersihkan institusi dengan tindakan tegas daripada mempertahankan citra dengan kebohongan dan pembiaran.

Rakyat tidak meminta Kejaksaan menjadi institusi yang sempurna. Rakyat hanya menuntut agar Kejaksaan berani berlaku adil, termasuk kepada orang-orangnya sendiri.

Bersihkan Institusi, Tegakkan Hukum, Jaga Marwah Negara!