Benny N.A. Puspanegara
Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial dan Publik | Eksekutif Nasional AKKI
Ada yang keliru ketika batas antara jabatan publik, popularitas, dan kepentingan bisnis mulai terlihat kabur dalam penyelenggaraan negara.
Pemberitaan Katadata, 10 November 2026, mengangkat temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai kontrak jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia dengan total sekitar Rp14,7 miliar sepanjang 2024–2026. Dari jumlah tersebut, kontrak yang berkaitan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai Rp10,796 miliar, sedangkan Kemendikbudristek sekitar Rp3,9 miliar.
Persoalannya bukan sekadar besarnya angka. Persoalannya adalah bagaimana memastikan tidak terdapat benturan antara kepentingan bisnis dan jabatan publik, mengingat Raffi Ahmad merupakan Utusan Khusus Presiden dan memiliki keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan tersebut.
Ini bukan persoalan popularitas. Ini persoalan integritas kekuasaan!
Saya, Benny N.A. Puspanegara, dengan tegas mendesak Raffi Ahmad untuk mengundurkan diri dari jabatan Utusan Khusus Presiden.
Mengapa? Karena jabatan negara bukan panggung hiburan, kementerian bukan rumah produksi konten, dan anggaran negara bukan honorarium endorsement!
KKP menjelaskan bahwa kerja sama influencer merupakan bagian dari strategi komunikasi publik untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah. Baik. Namun, penjelasan tersebut tidak boleh menghentikan pertanyaan mendasar: apakah proses pengadaannya kompetitif, apakah harganya wajar, apakah manfaatnya terukur, dan apakah seluruh prosesnya bebas dari potensi konflik kepentingan?
Jangan sampai pemerintah begitu canggih menghitung followers dan engagement rate, tetapi gagap ketika diminta menjelaskan pertanggungjawaban uang rakyat.
Tidak Menerima Gaji Bukan Berarti Bebas Konflik Kepentingan!
Pernyataan bahwa seseorang tidak mengambil gaji dari jabatan negara bukanlah jawaban atas persoalan etika.
Tidak menerima gaji bukan berarti bebas konflik kepentingan. Tidak mengambil honor bukan berarti otomatis terbebas dari tanggung jawab moral.
Persoalannya bukan semata-mata berapa rupiah yang diterima dari jabatan, melainkan bagaimana independensi jabatan dijaga ketika kepentingan bisnis bersinggungan dengan instansi pemerintah.
Apakah ada pengungkapan kepentingan pribadi? Apakah ada mekanisme pencegahan benturan kepentingan? Apakah jabatan publik pernah memberikan keuntungan langsung maupun tidak langsung kepada kepentingan bisnis?
Semua itu harus dijelaskan secara transparan.
Saya tidak menyatakan telah terjadi korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang sah. Namun, dalam pemerintahan yang berintegritas, mencegah konflik kepentingan jauh lebih terhormat daripada sibuk membantahnya setelah menjadi kontroversi.
Jabatan publik bukan sekadar soal apa yang boleh dilakukan menurut hukum, tetapi juga apa yang pantas dilakukan menurut etika.
Karena itu, pengunduran diri Raffi Ahmad merupakan langkah paling elegan untuk menjaga marwah jabatan dan menghilangkan keraguan publik. Mundur bukan berarti mengakui tindak pidana. Mundur adalah pilihan tanggung jawab moral.
Followers Bukan Ukuran Kompetensi, Popularitas Bukan Sertifikat Integritas!
Saya juga mengkritik kecenderungan negara yang terlalu mudah terpesona oleh popularitas.
Seolah-olah jutaan followers otomatis menjadikan seseorang kompeten. Seolah-olah engagement rate dapat menggantikan integritas. Seolah-olah ketenaran merupakan tiket VIP untuk memasuki lingkaran kekuasaan.
Indonesia tidak kekurangan akademisi, teknokrat, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki kapasitas serta rekam jejak pengabdian.
Jangan sampai seleksi pejabat negara berubah menjadi kompetisi jumlah followers. Kalau demikian, sekalian saja pelantikan pejabat dilakukan berdasarkan polling Instagram!
Negara membutuhkan negarawan, bukan sekadar orang terkenal yang diberi jabatan.
Jangan Lupakan Keluarga Para Pahlawan!
Di negeri ini masih banyak keturunan para pejuang kemerdekaan yang hidup dalam keterbatasan. Leluhur mereka mempertaruhkan nyawa, harta, dan masa depan demi Indonesia, tetapi sebagian keturunannya masih harus berjuang sendiri untuk mendapatkan kehidupan yang layak.
Saya tidak meminta mereka diistimewakan dalam pengadaan pemerintah. Namun, negara harus memiliki kepekaan sosial dan perhatian nyata terhadap keluarga para pejuang bangsa.
Sungguh ironis apabila negara begitu cekatan mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk membangun popularitas, tetapi begitu lamban memperhatikan mereka yang mewariskan kemerdekaan.
Indonesia tidak diperjuangkan oleh para pahlawan untuk melahirkan kasta baru di sekitar kekuasaan.
Presiden Harus Bertindak, Bukan Sekadar Menjaga Citra!
Saya mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi etik dan kelembagaan terhadap jabatan Utusan Khusus Presiden yang diemban Raffi Ahmad.
Saya juga mendesak:
Raffi Ahmad mengundurkan diri secara sukarela demi menjaga kehormatan institusi kepresidenan dan menghindari potensi konflik kepentingan.
KKP dan kementerian terkait membuka dokumen pengadaan, dasar pemilihan penyedia, kewajaran harga, serta hasil pekerjaan kepada publik.
LKPP melakukan penelaahan terhadap proses pengadaan sesuai kewenangannya.
Aparat pengawasan internal memastikan tidak terdapat penyimpangan administrasi maupun benturan kepentingan.
KPK menindaklanjuti apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi sesuai kewenangannya.
Persoalan ini juga harus menjadi momentum evaluasi terhadap budaya politik yang terlalu mengagungkan popularitas, tetapi sering kali mengabaikan meritokrasi dan integritas.
Berbagai kontroversi yang pernah beredar mengenai Raffi Ahmad, termasuk isu pencucian uang dan gelar akademik, tidak boleh diperlakukan sebagai fakta tanpa pembuktian. Namun, tidak seorang pun boleh kebal dari pengawasan publik hanya karena terkenal atau dekat dengan kekuasaan.
Indonesia Membutuhkan Negarawan, Bukan Negara Yang Terlalu Sibuk Mengurus Selebritas!
Saya tidak sedang memusuhi Raffi Ahmad. Saya sedang membela prinsip bahwa tidak boleh ada seorang pun yang terlalu populer untuk dikritik, terlalu kaya untuk diperiksa, atau terlalu dekat dengan Presiden untuk dievaluasi.
Raffi Ahmad berhak menjalankan bisnis dan mengembangkan perusahaannya sepanjang sesuai hukum. Namun, ketika kepentingan bisnis berpotensi bersinggungan dengan amanah jabatan publik, harus ada batas yang tegas.
Karena itu, saya tetap pada sikap: Raffi Ahmad Sebaiknya Segera Mundur dari Jabatan Utusan Khusus Presiden!
Sebab, jabatan dapat diberikan oleh kekuasaan, tetapi kehormatan hanya dapat dipertahankan dengan integritas.
Jangan sampai negara lebih menghargai followers daripada profesionalisme, lebih mengutamakan pencitraan daripada pertanggungjawaban, dan lebih cepat memberikan akses kepada mereka yang sudah memiliki segalanya daripada memperhatikan mereka yang telah memberikan segalanya untuk bangsa.
Popularitas boleh setinggi langit, kekayaan boleh sebesar apa pun, dan kedekatan dengan Presiden boleh sedekat apa pun. Tetapi semuanya harus tunduk kepada hukum, etika, dan kepentingan bangsa.
Negara Bukan Milik Selebritas, Bukan Milik Penguasa, dan Bukan Milik Segelintir Orang Yang Berada di Lingkaram Kekuasaan. Negara Ini Milik Rakyat!
Di atas semua nama besar, masih ada nama yang jauh lebih besar: Indonesia!
