Parlemen Bukan Tempat Coba-coba, Dua Pengamat Sentil Rekrutmen Parpol dan Kualitas Anggota DPR

JAKARTA – Latar belakang pendidikan sebagian anggota DPR RI periode 2024–2029 kembali menjadi sorotan. Di tengah besarnya kewenangan parlemen dalam membuat undang-undang, menentukan anggaran negara, dan mengawasi jalannya pemerintahan, muncul pertanyaan mendasar: apakah seluruh anggota DPR memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas konstitusional tersebut?
‎
‎Persoalan ini bukan semata-mata tentang gelar akademik. Namun, ketika sebagian anggota parlemen diketahui memiliki pendidikan terakhir SMA, bahkan terdapat profil legislator yang mencantumkan pendidikan melalui jalur kesetaraan Paket C, publik wajar mempertanyakan standar kompetensi yang digunakan partai politik dalam merekrut calon wakil rakyat.
‎
‎Berdasarkan data Statistik Politik 2024 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS), dari 580 anggota DPR RI periode 2024–2029, sebanyak 63 orang atau 10,85 persen tercatat memiliki pendidikan terakhir SMA. Sementara itu, 211 anggota lainnya tidak mencantumkan latar belakang pendidikan dalam data yang dipublikasikan.
‎
‎Data tersebut menunjukkan bahwa transparansi riwayat pendidikan anggota parlemen juga masih menjadi pekerjaan rumah.
‎
‎Penting untuk ditegaskan bahwa pendidikan Paket C merupakan jalur pendidikan kesetaraan yang diakui negara. Demikian pula, lulusan SMA memiliki hak konstitusional yang sama untuk dipilih menjadi anggota legislatif sepanjang memenuhi persyaratan perundang-undangan.
‎
‎Namun, persoalannya tidak berhenti pada terpenuhinya syarat administratif.
‎
‎Direktur Eksekutif Jaringan Rakyat Ical Syamsudin mengatakan anggota DPR bukan sekadar pejabat yang menghadiri rapat, menyampaikan pidato, atau memberikan persetujuan terhadap kebijakan pemerintah. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam membahas rancangan undang-undang, memahami persoalan fiskal, mengevaluasi kebijakan publik, serta mengawasi penggunaan uang negara.
‎
‎”Dalam menjalankan tugas tersebut, kemampuan membaca dokumen hukum, memahami laporan keuangan, menganalisis kebijakan, dan menguji argumentasi pemerintah merupakan kebutuhan mendasar.” kata Direktur Eksekutif Jaringan Rakyat kepada wartawan, Jakarta, 16 November.
‎
‎Karena itu, pria yang biasa dipanggil dengan Ical ini menegaskan masyarakat berhak mempertanyakan apakah partai politik sudah melakukan pengujian kapasitas dan kompetensi secara serius sebelum menempatkan seseorang sebagai wakil rakyat.
‎
‎”Dari perspektif pengawasan anggaran, persoalan kompetensi legislator perlu menjadi perhatian. Jangan asal rekrut tanpa memperhatikan bibit, bebet dan bobot. Dibutuhkan kemampuan memahami struktur APBN, mengidentifikasi potensi pemborosan, membaca laporan pemeriksaan, serta menguji efektivitas penggunaan uang rakyat.” tegasnya.
‎
‎Sementara itu, Ahmad Fadli dari Adidaya Institute, yang membidangi Politik dan Demokrasi, mengatakan partai politik dalam melakukan rekrutmen kader juga wajib memastikan kualitas representasi di parlemen.
‎
‎Menurutnya dalam sistem demokrasi, partai politik semestinya tidak hanya mengutamakan popularitas, kekuatan finansial, jaringan, atau kemampuan memenangkan suara. Kualitas intelektual, integritas, dan pemahaman terhadap persoalan kebangsaan juga harus menjadi pertimbangan utama.
‎
‎”Persoalan pendidikan anggota DPR seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem kaderisasi dan rekrutmen politik di Indonesia. Jangan sampai partai politik lebih sibuk mencari figur yang memiliki popularitas dan modal elektoral, tetapi mengabaikan kemampuan calon legislator dalam memahami persoalan negara.” tegasnya Ahmad Fadhli.

“Anggota DPR RI harus memiliki 2 syarat minimalis yaitu track record organisasi yang jelas dan background pendidikan yang berkualitas. Jika salah satunya tidak ada maka Parpol sebaiknya tidak merekrut mereka sebagai Caleg. Karena bisa dipastikan mereka tidak akan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat kalau mrk tidak memiliki kedua syarat minimal tersebut.” katanya
‎
‎DPR membutuhkan orang-orang yang mampu berdebat berdasarkan data, bukan sekadar mengikuti arahan kelompok politik. Parlemen juga membutuhkan anggota yang mampu menguji kebijakan pemerintah dengan argumentasi hukum, ekonomi, dan kepentingan publik.
‎
‎Gelar sarjana memang bukan jaminan seseorang memiliki integritas atau kecerdasan. Sebaliknya, seseorang yang hanya menamatkan pendidikan SMA atau Paket C juga belum tentu tidak memiliki kemampuan.
‎
‎Rakyat tidak cukup hanya diwakili oleh orang-orang yang berhasil memperoleh suara terbanyak. Rakyat membutuhkan legislator yang benar-benar memahami persoalan yang mereka perjuangkan.
‎
‎Demokrasi bukan sekadar tentang siapa yang berhasil duduk di kursi DPR, melainkan juga tentang seberapa mampu orang yang duduk di sana memperjuangkan kepentingan rakyat.