JAKARTA – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 lalu tidak sekadar menyisakan kekosongan jabatan struktural dalam pemerintahan.
Peristiwa bersejarah yang mengulang preseden mundurnya Mohammad Hatta pada tahun 1956 ini sejatinya menjadi ujian serius bagi kualitas demokrasi konstitusional kita.
Di tengah pusaran suksesi kepemimpinan nasional ini, publik justru disuguhi fenomena menguatnya arus dukungan yang terpusat pada satu figur elite, yakni Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, yang diiringi dengan sikap pasif partai-partai koalisi lainnya.
Fenomena politik yang sedang berlangsung ini memunculkan pertanyaan mendasar dalam ilmu politik: sejauh mana ruang partisipasi publik dan kompetisi gagasan masih bekerja ketika suksesi jabatan publik strategis diambil alih sepenuhnya oleh mekanisme konsensus elite?
Kartelisasi Politik dan Lumpuhnya Artikulasi Partai
Dalam kajian ilmu politik modern, fenomena ketika partai-partai politik koalisi cenderung menghindari kompetisi terbuka dan memilih berlindung di balik kekuasaan eksekutif dikenal sebagai gejala kartelisasi politik (cartel party), sebagaimana dirumuskan oleh Richard S. Katz dan Peter Mair (1995).
Dalam sistem kartel, partai-partai politik yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat justru bertransformasi menjadi perpanjangan tangan kekuasaan untuk mempertahankan stabilitas akses terhadap sumber daya negara.
Gejala ini tampak nyata dalam dinamika bursa calon Wakil Presiden saat ini. Alih-alih menyodorkan kader terbaiknya sebagai alternatif dialektika kepemimpinan nasional kepada publik, para ketua umum partai politik besar dalam koalisi justru menyerahkan sepenuhnya hak politik mereka kepada hak prerogatif Presiden.
Akibatnya, ruang kontestasi gagasan menyempit. Ketika pelembagaan partai formal memilih bungkam, ruang publik mengalami defisit representasi, sementara arus informasi dan mobilisasi opini publik bergerak secara masif dan terstruktur untuk mengukuhkan dominasi satu nama tunggal.
Ketegangan antara Constitutional Legality dan Democratic Legitimacy
Secara yuridis-formal, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden memang telah diatur secara tegas dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Konstitusi mengamanatkan bahwa selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari sejak kursi Wakil Presiden kosong, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Namun, dalam teori hukum tata negara dan filsafat demokrasi, terdapat pembedaan mendasar antara legalitas konstitusional (constitutional legality) dan legitimasi demokratis (democratic legitimacy).
Legalitas konstitusional hanya menjamin bahwa sebuah prosedur berjalan sesuai teks hukum positif. Sementara itu, legitimasi demokratis menuntut adanya keterlibatan, persetujuan moral, serta resonansi kehendak rakyat (volonté générale) dalam proses pengambilan keputusan tersebut.
Ketika Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama kepada MPR, ruang demokrasi mensyaratkan agar proses penjaringan nama tersebut tidak berlangsung dalam ruang hampa yang tertutup (black box politics). Jika usulan tersebut hanya lahir dari kompromi tertutup segelintir elite atau tekanan mobilisasi opini yang bersifat monopolistik, maka produk politik yang dihasilkan berisiko mengalami krisis legitimasi substantif di mata masyarakat sipil.
Deklarasi Sipil sebagai Koreksi atas Monopoli Elite
Dalam perspektif teori demokrasi partisipatoris yang dikemukakan oleh Carole Pateman, esensi demokrasi tidak boleh direduksi sekadar menjadi prosedur elektoral maupun transaksi elite parlemen.
Warga negara memiliki hak moral sekaligus tanggung jawab sipil untuk mengintervensi ruang publik manakala mekanisme representasi formal mengalami kemacetan (democratic deficit).
Langkah ini merupakan bentuk artikulasi politik warga negara (citizen politics) untuk memecah kebekuan diskursus publik. Di tengah sikap pasif para pemilik otoritas partai formal, kehadiran kandidat alternatif dari unsur non-oligarki berfungsi sebagai instrumen kontrol moral sekaligus pengingat bahwa kursi Wakil Presiden adalah mandat rakyat, bukan properti eksklusif lingkaran kekuasaan.
Menjaga Marwah Republik
Bangsa ini membutuhkan sosok Wakil Presiden yang tidak hanya cakap secara teknokratis dan loyal dalam struktur birokrasi pemerintahan hingga 2029, tetapi juga memiliki legitimasi sosiologis yang kuat di hadapan rakyat.
Presiden Prabowo Subianto selaku pemegang mandat konstitusional untuk mengusulkan dua nama calon kepada MPR memiliki tanggung jawab sejarah untuk membuka ruang pertimbangan yang objektif, inklusif, dan melampaui sekadar akomodasi kepentingan elite.
Demokrasi yang sehat menuntut adanya dialektika, bukan keseragaman yang dipaksakan. Menolak monopoli politik dalam suksesi kursi RI-2 adalah ikhtiar intelektual dan konstitusional untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat tetap berdiri tegak di atas kedaulatan elite.
Penulis : Ical Syamsudin, S.Sos,SH., Direktur Eksekutif LBH Jaringan Rakyat






