Oleh: Gede Pasek Suardika
(Ketua Umum PKN)
Sebelum memahami Pemakzulan Gibran, bagus juga membaca Konstitusi UUD NRI 1945…
Pasal 1 ayat (1) “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.”
Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”
Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”
Pasal 6A ayat (1) “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”
Pasal 6A ayat (2) “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”
Pasal 6A (3) “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi Presiden san Wakil Presiden”
Pasal 6A ayat (4) “Dalam hal tidak ada pasangan calon Preaiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 7A “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan , tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”
Pasal 7B ayat (1) ” Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden daat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk.memeriksa, mengadili, dan.memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat”
Pasal 7B ayat (2) “Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR”
Pasal 7B ayat 3 “Pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR”
Pasal 7B ayat 4 “Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima.
Pasal 7B ayat (5) “Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau terbukti tidak lagi menuju syarat, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR”
Pasal 7B ayat (6) “MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR tersebut paling lama 30 hari sejak MPR menerima usul tersebut”
Pasal 7B ayat (7) “Keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paeipuen MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna tersebut”
Sementara kewenangan KPU sebagai penyelenggara Pilpres diatur dalam:
Pasal 22 E ayat (2) “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”
Pasal 22E ayat (5) “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum buang bersifat nasional, tetap dan mandiri”
Kalau dirangkaikan dalam bentuk ringkasan jika pemakzulan didasarkan pada syarat administratif saat pencalonan maka narasi yuridisnya adalah sbb:
Indonesia adalah negara Kesatuan berbentuk republik (res publica=urusan publik/bersama) dimana kedaulatan ada di tangan rakyat bukan di tangan elit dan didasarkan pada hukum.
Untuk proses pencalonan Presiden dan wakil presiden adalah berpasangan. Tidak dikenal dan tidak diatur sendiri-sendiri. Yang punya hak mengusulkan adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Jadi yang bertanggungjawab mengusulkan calon presiden dan wakil presiden adalah partainpolitik peserta pemilu.
Merekalah bertanggungjawab atas figur, syarat dan segala hal sampai pasangan tersebut bisa mencalonkan pasangan Capres Cawapres. Tidak boleh parpol pengusung lepas tangan apalagi cuci tangan. Mereka penanggungjawab utama
Yang memiliki.hak menetapkan dari pendaftaran sampai penetapan calon presiden dan wakil presiden adalh KPU yanh bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri. Lembaga inilah yang memiliki kewenangan untuk itu. Otoritas tunggal dan Mandiri tanpa intervensi.
Kalau mau memakzulkan maka tidak bisa gunakan alasan rezim pemilu tetapi harus rezim penyelenggaran kekuasan negara. Karena itu dalam Pasal 7A digunakan frasa “…dapat diberhentikan dalam masa jabatan..” itu berarti perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan adalah saat menjalankan jabatannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Perbuatan pelanggaran yang dituduhkan harus dibuktikan secara hukum dan memang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Bukan dilakukan oleh pihak lain.
Kelemahan masalah Suket atas putusan MA untuk memakzulkan Wapres Gibran Rakabuming ada dua yang mendasar secara hukum:
1. Gibran bukanlah pihak yang menerbitkan Suket tetapi Dirjen Dikdasmen Kemendikbud saat itu. Sementara secara faktual pendidikan Gibran lulusan Sarjana di luar negeri dengan mekanisme pathway di.luar negeri. Dan itu urusannya adalah pendaftaran calon yang sifatnya berpasangan bukan sendiri sendiri (Pasal 6A). Jadi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran satu paket persyaratan sebagai calon. Dan ini sudah disahkan KPU Republik Indonesia sebagai lembaga yang sah yang sifatnya Nasional Tetap Mandiri.
Saat inilah kalau persyaratan Gibran tidak terpenuhi, cacat, dan lainnya digugurkan dan pasangannya juga gugur. Jadi memasalahkan persyaratan ada di rezim pemilu sesuai Pasal 22E.
2. Pelaksanaan Pasal 7A untuk memakzulkan tidak ditemukan perbuatan yang nyata dilakukan Gibran sebagai Wakil Presiden selama menjabat. Unsur pasal 7A harus mampu dibuktikan telah dilakukan Gibran selama menjalankan jabatannya. Sehingga pengenaan Pasal 7A sampai saat ini belum muncul perbuatan mana yang dilanggar oleh Gibran ketika sudah menjadi Wapres.
Ini adalah bahasa konstitusi. Tetapi Indonesia punya sejarah panjang jika hukum kalah oleh politik. Jatuhnya Bung Karno dan naiknya Soeharto. Jatuhnya Soeharto hingga tumbangnya Gus Dur sebagai Presiden adalah fakta historis. Semuanya tidak berlandaskan kebenaran yuridis tetapi dominannya politis.
Jika politis maka bisa dipastikan posisi Gibran sangat lemah. Parpol pengusung yang seharusnya bertanggungjawab saja lebih dominan mempersiapkan diri menyiapkan pengganti daripada ikut bertanggungjawab.
Jika selama ini presiden yang sering tumbang, maka episode kali ini Wapres yang akan ditumbangkan. Apakah hanya Wapres saja atau akan lanjut hingga ke Presiden maka kita tunggu perjalanan sejarahnya.
Sumber: FB Gede Pasek Suardika
