JAKARTA – Tersangka kasus korupsi, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengungkapkan pernyataan mengejutkan terkait dugaan keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik dalam perkara yang menjeratnya.
Pria yang biasa dipanggil Noel ini dan pernah menjadi mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja menegaskan bahwa dalam kasus yang tengah bergulir, terdapat satu partai politik dan satu ormas yang menurutnya terlibat langsung dalam praktik yang kini diselidiki aparat penegak hukum.
Yang jelas ada satu partai dan satu ormas yang terlibat langsung dalam permainannya,” ujar Noel kepada wartawan di ruang sidang, Senin (19/1).
Saat ditanya lebih lanjut mengenai identitas partai dan ormas yang dimaksud, Noel belum bersedia mengungkapkannya secara terbuka. Ia menyebut akan membeberkan nama-nama tersebut pada waktu yang dianggapnya tepat.
“Senin depan saya kasih tahu partainya dan nama ormasnya,” katanya singkat.
Berdasarkan penelusuran, terdapat beberapa nama mantan menteri dan pejabat tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan (dahulu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) yang tersangkut atau terseret kasus korupsi, baik sebagai saksi maupun tersangka. Ini dia rinciannya;
1. Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009–2014. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini, diperiksa oleh KPK sebagai saksi pada September 2023 terkait dugaan korupsi pengadaan Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kemenaker yang terjadi pada tahun 2012. Meskipun dipanggil sebagai saksi, kasus ini menjadi sorotan publik karena terjadi selama masa jabatannya sebagai menteri.
2. Hanif Dhakiri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2014-2019. Jabatannya di partai kini sebagai Wakil Ketua Umum DPP PKB. Dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI di DPR RI periode 2024-2029.
Hanif disebutkan dalam penyelidikan KPK terkait kasus yang sama dengan Ida Fauziyah, yakni dugaan gratifikasi dan pemerasan perizinan TKA. Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) di era kepemimpinannya juga telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima uang hasil pemerasan.
3. Ida Fauziyah, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2019-2024. Jabatannya di partai sebagai Wakil Ketua Umum. Dan sebagai Anggota Komisi VI (Bidang Perdagangan, BUMN, Persaingan Usaha). Dipanggil KPK akibat dugaan korupsi terkait pengurusan RPTKA periode 2019–2023.
Sejumlah tersangka yang telah diumumkan KPK dalam kasus ini adalah pejabat yang bertugas pada era Ida Fauziyah. Namun, penyidik memang menyakini praktik ini sudah berlangsung sejak lama. Seperti Hanif, KPK juga memeriksa dan memanggil para stafsus Ida yaitu Caswiyono Rusydie Cakrawangsa, dan Risharyudi Triwibowo.
4. Abdul Halim Iskandar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2019–2024. Jabatannya kini sebagai Ketua DPP PKB Bidang Legislatif & Eksekutif, sebagai Anggota DPR RI periode 2024-2029. di Komisi V dan menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PKB. Kakak dari Muhaimin Iskandar ini tersangkut dugaan korupsi dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Jawa Timur.
Keterlibatan kakak Muhaimin Iskandar ini mencuat usai KPK menggeledah rumah dinasnya pada September 2024. Penyidik menyita uang tunai senilai Rp250 juta serta sejumlah perangkat elektronik. Dalam kasus ini, KPK menilai ada keterlibatan Abdul Halim saat dirinya menjabat Ketua DPRD Jatim. Namun dia belum pernah diperiksa sebagai saksi.
