Oleh: Benny N.A. Puspanegara
Pemerhati kebijakan hukum, sosial, dan publik
JAKARTA – INDONESIA
Di negeri ini, ada tiga hal yang sulit diprediksi ujungnya: cuaca, harga cabai, dan episode isu ijazah. Bedanya, cuaca punya musim, cabai punya panen, sementara isu ijazah tampaknya punya re-run tahunan. Kadang muncul sebagai breaking news, kadang sebagai throwback, kadang cuma lewat meme tapi selalu menemukan jalannya kembali ke ruang publik.
Kalau isu ini manusia, mungkin sudah pensiun dini, tapi masih sering diminta comeback karena “rating nostalgia”-nya dianggap aman. Padahal publik hari ini bukan penonton sinetron jam tujuh malam yang mudah terharu oleh backsound sendu. Rakyat sudah naik kelas: dari sekadar penonton, menjadi penilai bahkan editor batin.
Menariknya, setiap kali isu ini dihangatkan kembali, respons masyarakat justru makin dingin. Bukan karena apatis, tapi karena sudah paham pola. Ibarat menonton sulap yang triknya sudah ketahuan, orang tetap menonton, tapi sambil senyum kecil: “Oh, bagian ini lagi.”
Dalam kajian komunikasi publik, ini disebut issue saturation. Dalam bahasa netizen: “Udah, bro.” Informasi boleh datang bertubi-tubi, tapi kepercayaan publik tidak lagi bisa dipaksa naik dengan volume. Justru sebaliknya, makin keras diputar, makin banyak yang mengecilkan suara.
Yang patut diapresiasi, rakyat Indonesia kini memiliki intuisi sosial yang cukup tajam. Mereka bisa membedakan mana upaya klarifikasi, mana eskalasi; mana pencarian kebenaran, mana sekadar panjat isu.
Bahkan meme-meme yang berseliweran lebih sering dibaca sebagai ekspresi humor kolektif ketimbang ajakan konflik.
Sarkasme menjadi mekanisme bertahan hidup, satire menjadi vitamin kewarasan.
Namun, di sisi lain, drama berkepanjangan tetap menyisakan risiko. Bukan pada kebenaran substantif karena publik sudah punya kesimpulan masing-masing melainkan pada energi bangsa yang tersedot ke perdebatan berulang. Sementara dunia bergerak cepat, kita kadang masih sibuk berdebat soal bab pembuka, padahal tantangan masa depan sudah sampai epilog.
Media, tentu, punya peran penting. Bukan untuk menjadi wasit, apalagi cheerleader, tetapi sebagai pemandu akal sehat. Memberitakan boleh, mengkritisi perlu, namun menggoreng ulang tanpa konteks hanya akan menghasilkan fast food informasi: mengenyangkan sesaat, tapi miskin gizi publik.
Lucunya, semakin isu ini dipanjangkan, semakin terlihat bahwa rakyat sebenarnya tidak sedang menunggu “ending besar”. Mereka sudah move on secara mental. Mereka lebih sibuk memikirkan biaya hidup, pendidikan anak, lapangan kerja, dan masa depan. Isu ijazah, bagi sebagian besar, kini lebih mirip selingan komedi politik ditonton sambil lalu, bukan ditelan bulat-bulat.
Dan di situlah letak kedewasaan publik hari ini.
Demokrasi tidak lagi berdiri di atas kegaduhan, tetapi pada kemampuan warga untuk menyaring, menimbang, lalu menyimpulkan tanpa harus berteriak. Rakyat sudah lulus ujian nalar tanpa perlu wisuda.
Maka, sepanjang apa pun episode ini berlanjut, satu hal tampaknya pasti: publik tidak lagi mudah digiring. Mau drama diperpanjang, dipercepat, atau diputar ulang, rakyat sudah punya remote control bernama akal sehat. Tinggal ditekan: skip, pause, atau stop.
Dan barangkali itu kabar terbaik bagi Republik ini. Karena bangsa yang sehat bukan bangsa yang bebas dari drama, melainkan bangsa yang tidak hidup di dalamnya.
