JAKARTA – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPD RI menyoroti kinerja MIND ID (Mining Industry Indonesia atau PT Mineral Industri Indonesia (Persero). Kinerja yang disoroti terkait pengawasan bisnis pertambangan nasional khususnya di wilayah NTB.
Anggota DPD RI asal NTB, Mirah Midadan Fahmid, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap industri tambang, khususnya di Nusa Tenggara Barat yang menjadi salah satu penopang ekonomi nasional.
Mirah mengingatkan, sebagai holding BUMN pertambangan, MIND ID wajib memastikan konsistensi kebijakan ekspor dan hilirisasi, termasuk kepastian peta jalan proyek Sumbawa Timur Mining (STM) yang ditargetkan beroperasi pada 2030.
”Standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) harus benar-benar dijaga. Publik NTB sangat sensitif dengan isu pencemaran dan tambang ilegal. Jangan sampai pertambangan menjadi kutukan, bukan berkah,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima senator, Minggu, 28 Desember.
Senator muda asal NTB itu juga menekankan perlunya koordinasi erat antara MIND ID, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat lokal. Menurutnya, tambang harus memberi manfaat nyata dan berkeadilan, bukan sekadar sumber devisa sementara.
“Di NTB, pertambangan adalah tulang punggung ekonomi. Kita punya tembaga yang dikelola PT Amman, dan ada juga proyek emas PT STM di Dompu yang sedang dalam tahap eksplorasi dan studi kelayakan awal. PT ANTAM bahkan memiliki 20 persen saham di sana,” jelasnya.
Kinerja dan Pengawasan MIND ID Dikritik Senator DPD: Jangan Sampai Dunia Tambang Jadi Kutukan Bukan Berkah
