LAMPUNG- Polda Lampung periksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Tengah, Welly Adiwantra terkait dugaan penyimpangan proses rekrutmen tenaga honorer di Kota Metro.
Ya, pemeriksaan dilakukan oleh Subdit Tipikor Ditreskrimsus pada Senin (8/12/2025) malam.
Setelah meminta keterangan Sekda, tim penyidik langsung bergerak ke Lampung Tengah untuk melakukan pendalaman tambahan di lapangan.
Direktur Krimsus Polda Lampung, Kombes Dery Agung Wijaya, mengungkapkan bahwa puluhan saksi telah dimintai keterangan dalam penyelidikan perkara tersebut.
“Sebelumnya kita juga sudah memeriksa salah seorang anggota DPRD Kota Metro untuk dimintai keterangannya seputar rekrutmen honorer tahun 2025,” ucapnya.
Kasus ini mengemuka setelah diberlakukannya UU No. 20/2023 yang secara tegas melarang penambahan tenaga honorer. Meski demikian, terdapat dugaan keterlibatan sedikitnya 16 oknum yang diduga berperan dalam meloloskan 387 tenaga honorer baru.
Menurut penyidik, modus yang ditelusuri mencakup pembagian kuota kepada pihak-pihak tertentu untuk memasukkan calon honorer, serta pengaturan anggaran gaji yang diajukan eksekutif agar mendapatkan persetujuan DPRD.
Ditreskrimsus kini fokus mengusut potensi praktik korupsi dalam proses tersebut. Sejumlah informasi telah dihimpun dan penyidik masih melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).
Selain itu, ditemukan bahwa beberapa tenaga honorer baru di lingkungan Pemkot Metro sudah menerima Surat Keputusan (SK) Perpanjangan, padahal sebelumnya tidak pernah diangkat secara resmi. Kondisi itu memicu dugaan adanya manipulasi status kepegawaian sebagai cara untuk melegalkan rekrutmen baru.
Regulasi menyatakan pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat tenaga non-ASN atau honorer baru, dan pelanggaran terhadap aturan ini berpotensi menimbulkan sanksi administratif maupun pidana.
Penyelidikan masih berjalan, dan Polda Lampung belum membeberkan secara detail pihak-pihak yang diduga terlibat dalam rekrutmen tersebut.(dit)
