JAKARTA – Aceh merupakan tanah yang akrab dengan bencana. Lokasinya yang berada di ujung utara pulau Sumatra menjadikannya sangat rentan terhadap berbagai bencana alam, terutama yang berkaitan dengan aktivitas geologi dan hidrometeorologi. Kita telah menyaksikan gempa dahsyat, tsunami mematikan, banjir yang terus datang setiap musim penghujan, hingga longsor yang menutup akses pemukiman.
Trauma kolektif itu seharusnya menjadi guru paling berharga. Namun dua dekade pascatsunami, yang kita lihat justru ironi: mitigasi bencana masih berkutat pada rapat, presentasi, dan forum diskusi yang berulang—bukan pada kesiapsiagaan nyata di lapangan, seperti yang kita saksikan dalam bencana banjir yang sedang terjadi ini.
Bencana dijadikan ruang politisasi, sementara korban yang paling membutuhkan justru terabaikan. Forum Diskusi Kelompok (FGD) kini seperti ritual wajib tahunan. Undangan disebar, pemateri diundang, hotel dipenuhi spanduk mitigasi, dan sesi fotografi jadi penutup ditambah dengan postingan di media sosial. Namun pertanyaan yang terus menggantung adalah: Apa tindak lanjut setelah tepuk tangan terakhir berhenti?
Mitigasi masih dipandang sebagai proyek, bukan investasi masa depan. Ketika anggaran habis, kegiatan pun ikut berhenti. Tidak ada keberlanjutan, evaluasi kinerja, ataupun pengukuran dampak. Ini berarti Aceh terus menempatkan diri dalam posisi reaktif—baru bergerak setelah bencana sudah terjadi.
Penunjukkam penjaga hutan itu terpilih dari non teknokrat. Menteri Kehutanan Raja Juli Anthoni tidak memiliki latar belakang rimba. Pernyataan Raja Juli semua tergantung presiden seakan ingin mengungkap sebuah skenario terkait siapa penguasa dari lahan sesungguhnya. 19 Jun 2025, Menhut Raja Juli Antoni menyambangi Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah untuk mengecek progres pembangunan konservasi gajah Sumatra di lahan milik Presiden Prabowo Subianto.
Di mana, Prabowo menyumbang 20 ribu ha untuk program tersebut. Nantinya, lahan tersebut dikelola World Wide Fund for Nature (WWF). Berdasarkan penelusuran ada lahan hijau seluas 97.300 hektare milik PT Tusam Hutani Lestari (THL). Luas itu setara dengan satu setengah kali luas DKI Jakarta – luas lahan yang terletak di Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun dan Aceh Utara seakan berusaha mengubur sebuah kenyataan pahit yang wajib diungkap pemiliknya.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengungkapkan perusahaan HTI (Hutan Tanaman Industri) milik Presiden Prabowo Subianto. Juru Kampanye Jatam, Alfarhat Kasman mengatakan, konsesi PT THL diduga kuat milik Presiden Prabowo Subianto. “Iya betul, ada riset kita saat Pilpres 2024 lalu,” ucap Farhat, melalui pesan tertulisnya, Selasa, 9 Desember.
Posisi Direktur Utama dari PT THL dijabat Eddy Prabowo, eks Menteri Kelautan dan Perikanan yang dikenal sebagai orang dekat Prabowo. Berdasarkan penelusuran wikipedia, Mensesneg Hadi Prasetyo pernah menjabat sebagai direktur utama dari PT THL selama empat tahun, 2016-2929 dan akhirnya digantikan Eddy Prabowo yang merupakan mantan Menteri Perikanan dan Kelautan. Sayangnya hinggga berita ini diturunkan Kantor PT Tusam Hutani Lestari yang berada di Menara Bidakara belum memberikan jawaban.
