Oleh
Benny N.A. Puspanegara
Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial, dan Publik
Jakarta, Indonesia —
“Bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hari-hari ini bukan hanya memporakporandakan rumah, jembatan, dan jalanan.
Bencana ini juga menguji: apakah bangsa kita masih punya integritas, atau justru tinggal puing-puing moral seperti bangunan yang terseret arus.”
Lebih dari 800 jiwa meninggal, ratusan masih hilang, dan lebih dari setengah juta warga terpaksa mengungsi.
Namun sejarah negeri ini mengatakan satu hal yang sangat tidak nyaman untuk diulang:
Di Indonesia, air surut lebih cepat daripada niat koruptor untuk berhenti.
Dan inilah saatnya saya bicara apa adanya bahkan jika itu membuat beberapa pihak “merasa tersindir padahal tidak disebut.”
1.Bencana Boleh Datang Mendadak
Tapi Oknum ‘Pencari Keuntungan’ Lebih Cepat Datang
Siklusnya selalu sama:
Bencana → Bantuan → Anggaran → Lalu tiba-tiba ada orang-orang yang mendadak sangat rajin, sangat aktif, sangat “peduli”.
Peduli?
Atau hanya peduli pada bagian anggaran yang bisa “disisihkan”?
Kita punya catatan kelam dari masa ke masa. Mulai dari penyimpangan bantuan di banyak bencana lokal sejak era 90-an hingga kasus besar masa kini.
Dan negara ini bahkan pernah sampai pada titik di mana seorang Menteri Sosial divonis 12 tahun penjara karena menyelewengkan dana bantuan Covid-19.
Kalau dana pandemi saja disikat, jangankan dana bencana bahkan dana masjid pun bisa bocor.
Itu fakta sosial, bukan fitnah; itu ironi bangsa, bukan asumsi.
2.Ini Peringatan Keras:
Jangan Ada yang Coba-coba ‘Bermain Proyek’ Saat Rakyat Tenggelam
Saya ingin menyampaikan dengan tegas, jelas, dan tanpa metafora lembut:
Siapa pun yang masih nekat memanfaatkan bencana kali ini
Anda sedang menggali liang kubur politik dan sosial Anda sendiri.
Rakyat sedang kehilangan rumah, keluarga, pekerjaan, bahkan masa depannya.
Kalau masih ada yang nekat menggerogoti anggaran atau mengambil “jatah” dari bantuan, itu bukan hanya korupsi:
itu pengkhianatan terhadap kemanusiaan.
Dan percayalah,
kemarahan rakyat lebih cepat menyambar daripada surat panggilan lembaga hukum.
3.Kepada Pejabat yang Muncul Kalau Ada Kamera:
Ini Lokasi Bencana, Bukan Lokasi Syuting
Rakyat butuh tindakan, bukan gaya.
Butuh bantuan nyata, bukan rompi baru.
Butuh pemimpin, bukan pemeran pengganti yang muncul hanya untuk konten.
Kalau ingin tampil di depan kamera, silakan datang ketika rakyat menagih pertanggungjawaban.
Itu baru konten jujur.
4.Kepada Broker Bantuan dan Penikmat Fee:
Bencana Ini Bukan Marketplace
Di tengah rakyat yang sedang menggigil di tenda pengungsian, sangat tidak pantas ada pihak yang sibuk bertransaksi gelap, tawar-menawar fee, atau “mengatur alokasi”.
Bencana bukan e-commerce.
Tidak ada cashback.
Tidak ada potongan harga.
Dan tidak ada komisi untuk Anda.
5.Ini Bukan Sekadar Bencana Alam – Ini Bencana Moral Jika Kita Biarkan
Banjir dan longsor mungkin disebabkan oleh cuaca ekstrem, curah hujan, faktor alam, dan sejumlah persoalan lingkungan.
Tetapi penyimpangan bantuan?
Itu murni bencana moral.
Dan kali ini, izinkan saya mengatakan secara resmi:
Bencana ini adalah urusan rakyat.
Jika ada satu pun yang berani mengambil keuntungan pribadi, maka ia sedang bermain dengan batas kesabaran bangsa.
Kesabaran rakyat itu bukan sungai; ia tidak mengalir.
Kesabaran rakyat itu seperti gunung dan kalau sudah meletus, tidak ada yang aman.
PENUTUP
“Bencana boleh datang dari langit,
tapi kehancuran moral datang dari manusia.”
Saya menyerukan kepada seluruh pemimpin daerah, aparat, relawan, lembaga sosial, kementerian terkait, hingga organisasi masyarakat:
Bekerjalah dengan jujur.
Bekerjalah dengan hati.
Dan berhentilah mempermalukan bangsa sendiri.
Biarkan kali ini menjadi momen ketika bangsa Indonesia belajar satu hal:
Bahwa empati jauh lebih mahal daripada anggaran apa pun
dan bahwa penderitaan rakyat bukan ladang bisnis.
Jangan ada yang berani bermain di atas mayat dan air mata.
Sebab kali ini, rakyat melihat, mencatat, dan tidak akan lupa.
Benny N.A. Puspanegara
Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial, dan Publik
Untuk Publik
