JAKARTA – Isu mengenai dugaan keberadaan bandara ilegal di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, kembali memantik perhatian publik.
Mantan Staf Khusus Menteri ESDM, Said Didu, turut angkat suara dengan mengurai sejumlah dugaan kejanggalan dalam proses pembangunan hingga operasional kawasan tersebut.
Menurut Said Didu, sejak 2015 ia telah meninjau langsung kawasan IMIP ketika menjabat sebagai staf khusus Menteri ESDM saat itu, Sudirman Said. Ia mengungkapkan bahwa pembangunan smelter IMIP dilakukan berdasarkan izin Kementerian Perindustrian, bukan Kementerian ESDM, padahal aturan saat itu mensyaratkan pembangunan smelter hanya dapat dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
“Saat itu, perusahaan belum memiliki IUP, namun smelter besar sudah dibangun. Ini yang kami sebut sebagai pembangunan yang masuk lewat jendela, bukan pintu,” ujar Said Didu dikutip dari kanal Youtube Manusia Merdeka, Rabu 26 November 2025.
Ia menilai kawasan tersebut sejak awal dibangun melalui skema yang menghindari regulasi ESDM, sekaligus memanfaatkan momentum pelarangan ekspor ore nikel yang diambil pemerintah pada tahun-tahun berikutnya.
Setelah smelter IMIP beroperasi, pemerintah kemudian mengeluarkan aturan pelarangan ekspor.. Said Didu menilai kebijakan itu secara tidak langsung “mengalirkan” pasokan ore dari tambang rakyat ke IMIP yang mayoritas berkepemilikan asing.
“Akhirnya semua ore hanya bisa dijual ke IMIP. Ini menciptakan monopoli terselubung karena mereka satu-satunya pembeli,” ujarnya.
Said juga menyoroti fasilitas besar yang diberikan pemerintah, seperti pembebasan pajak, kemudahan memasukkan tenaga kerja asing, hingga proses percepatan infrastruktur di sekitar kawasan industri tersebut.
Isu lain yang ditekankan adalah keberadaan pelabuhan besar milik IMIP yang dinilai rawan menjadi celah masuknya tenaga kerja asing tanpa pengawasan ketat.
“Saya tidak tahu apakah bea cukai dan imigrasi benar-benar ada dan berfungsi di pelabuhan itu. Potensi keluar-masuknya pekerja asing lewat laut sangat besar,” katanya.
Bahkan, Said mengungkapkan bahwa tenaga kerja untuk pekerjaan dasar seperti pemasangan batako pun didatangkan dari Tiongkok.
