LAMBAR- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda utama penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang Maghgasana DPRD, Selasa (17/06/2025) ini dipimpin oleh Ketua DPRD Edi Novial, S.Kom, dan dihadiri oleh Bupati H. Parosil Mabsus, Wakil Bupati Mad Hasnurin, para wakil ketua DPRD, serta seluruh anggota dewan.
Dalam sambutannya, Bupati Parosil Mabsus menekankan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan fondasi penting dalam merumuskan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.
“RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029 merupakan instrumen strategis untuk menyinergikan seluruh elemen pembangunan secara terpadu dan berkelanjutan, sesuai dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah,” ujar Parosil.
Berbagai fraksi di DPRD memberikan masukan tajam dan konstruktif, menyoroti berbagai aspek penting yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD ini diantaranya,
Fraksi Amanat Demokrat, melalui juru bicara Bambang Koesmanto, menegaskan pentingnya RPJMD berbasis data dan indikator kinerja yang jelas.
“Dokumen ini harus menjadi alat ukur keberhasilan, bukan hanya formalitas. Indikator kinerja harus terukur dan berdampak langsung pada masyarakat,” tegasnya.
Fraksi Demokrat, disampaikan oleh Edy Gunawan, mendorong refleksi terhadap hasil RPJMD sebelumnya.
“Kita butuh evaluasi menyeluruh agar RPJMD ke depan benar-benar menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan,” ucap Bambang.
Fraksi PKB, lewat Feri Shaputra, menyoroti pentingnya penguatan ekonomi rakyat dan konektivitas antarwilayah.
“Pertanian, perikanan, dan perkebunan adalah tulang punggung masyarakat. Ini harus jadi prioritas bersama infrastruktur dasar,” katanya.
Fraksi PKS menyerukan pemerataan pembangunan dan keberpihakan pada masyarakat kecil.
“Kami ingin RPJMD ini membawa keadilan pembangunan dan memperkuat program keagamaan dan sosial,” ucapnya.
Fraksi Golkar, melalui Syukur, menekankan kesinambungan program strategis dan kejelasan indikator capaian.
“Jangan ada program yang terputus. Target kinerja harus konkret dan realistis,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan, disampaikan oleh Sri Nur Wijayanti, menuntut pendekatan pembangunan yang benar-benar pro-rakyat.
“Prioritaskan pengentasan kemiskinan, pendidikan gratis, layanan kesehatan, serta penguatan perempuan dan pemuda,” katanya.
Menutup rapat, Ketua DPRD Edi Novial menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan RPJMD ini.
“Terima kasih atas partisipasi aktif dan semangat kolaboratif semua pihak. Semoga langkah hari ini menjadi fondasi kuat untuk kemajuan Lampung Barat yang kita cintai bersama,” ujarnya.
Dengan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif yang semakin solid, RPJMD 2025–2029 diharapkan menjadi pijakan kokoh menuju pembangunan Lampung Barat yang lebih adil, merata, dan menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Sebuah harapan baru mulai ditulis—demi masa depan yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat. (ADV)
