JAKARTA- Presiden RI Prabowo Subianto bakal lantik secara serentak kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa dalam Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Februari 2025 mendatang di Jakarta.
Yes, Keputusan diambil lewat rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada Rabu (22/1/25).
Dalam rapat itu diputuskan pelantikan serentak ini mencakup paslon gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota.
Seluruh kepala daerah yang tak bersengketa itu akan dilantik oleh Presiden di Jakarta, yang saat ini masih berstatus sebagai Ibu Kota Negara.
Adapun kepala daerah yang masih dalam proses sengketa perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan setelah putusan MK berkekuatan hukum.
Ya, total ada 50 kepala daerah yang akan diambil sumpahnya pada hari tersebut.
“Dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, kecuali untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh yang memiliki aturan khusus,” ungkap Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda saat membacakan kesimpulan rapat (22/1/2025).
Selain itu, Komisi II DPR RI juga meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian untuk mengusulkan kepada Presiden RI agar melakukan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Pada bagian lain, Rifqinizamy Karsayuda menyatakan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang dilakukan oleh Presiden RI secara serentak ini merupakan sejarah baru bagi bangsa Indonesia.
“Saya kira ini juga adalah satu sejarah baru bagi Indonesia, bukan hanya pilkadanya yang serentak, tapi pelantikannya serentak dan dilakukan oleh presiden. Pak Mendagri tadi bahkan mengatakan mungkin dalam sejarah bangsa kita baru kali ini Presiden akan melantik gubernur, bupati, wali kota serentak,” kata Rifqi usai rapat di kompleks senayan.
Ia berharap pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 secara serentak oleh Presiden RI dapat menjadi momentum untuk mensinergikan program pemerintah pusat dengan daerah.
“Saya berharap pelantikan serentak ini juga menjadi ajang bagi Pak Presiden untuk menyampaikan visi-misi beliau dan pembekalan penting kepada kepala daerah terpilih kita agar terjadi sinkronisasi program Presiden dengan gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia,” harapnya.
Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan wacana retreat kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagaimana isu yang mencuat beberapa waktu terakhir.
“Saya kira ini menyambung ide gagasan beliau (Prabowo) untuk melaksanakan retreat bagi kepala daerah terpilih tahun 2024,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan tiga opsi jadwal pelantikan kepala daerah.
Ini dilatarbelakangi sejumlah kondisi pasca pelaksanaan pilkada serentak 2024 lalu yang meliputi kepala daerah tidak bersengketa di MK, yang bersengketa di MK, dan yang terdapat putusan ketetapan dismissal sengketa MK diputuskan pada 13-15 Februari.
Saat itu, tito mengusulkan pelantikan gubernur dan wakil gubernur dengan opsi 1yakni pada 6 Februari 2025 (tanpa sengketa di MK), opsi kedua tanggal 17 April 2025 (setelah sengketa di MK) dan opsi 3 yakni 20 Maret 2025 (dismissal MK)
Sementara untuk pelantikan bupati – wakil bupati dan wali kota – wakil wali kota, Tito mengusulkan dengan opsi 1 yakni tanggal 10 Februari 2025 (tanpa sengketa di MK), opsi 2 pada 21 April 2025 (setelah sengketa di MK) dan opsi 3 di tanggal 24 Maret 2025 (dismissal MK).
(dit/dim)
