Bandar Lampung – Universitas Lampung (Unila) menggelar pelepasan mahasiswa Kerja Kuliah Nyata (KKN) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) periode I tahun 2025, yang dilaksanakan di Gedung Serbaguna kampus setempat, Jumat, 3 Januari 2025.
KKN MBKM merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai perwujudan konsep tridarma perguruan tinggi secara utuh terintegrasi. Kegiatan ini memadukan darma pendidikan, penelitian, dan plengabdian kepada masyarakat dalam satu kegiatan.
Melalui KKN MBKM mahasiswa berlatih untuk mandiri sekaligus memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat.
Pelepasan dihadiri Rektor Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D. E. A., IPM., ASEAN Eng., Ketua LPPM Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., para pimpinan pemerintah kabupaten, serta para tamu undangan lainnya.
Mahasiswa akan melaksanakan KKN MBKM selama 40 hari di lima kabupaten, yakni Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat. Selain itu, KKN MBKM Unila akan mengirimkan 32 mahasiswa ke Provinsi Banten bekerja sama dengan Untirta.
Mahasiswa yang akan mengikuti KKN MBKM periode I 2025 berjumlah 7.080. Rincinya, Kabupaten Lampung Selatan ditempati 1.513 mahasiswa yang tersebar di 15 kecamatan. Kabupaten Lampung Tengah ditempati 2.526 yang tersebar di 26 kecamatan.
Lalu Kabupaten Lampung Utara ditempati 963 yang tersebar di 15 kecamatan. Selanjutnya, Kabupaten Tulang Bawang ditempati 1.256 yang tersebar di 15 kecamatan, dan Tulang Bawang Barat ditempati 749 yang tersebar di 9 kecamatan.
“Jalinlah komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat, hargai budaya dan kearifan lokal, serta tunjukkan sikap yang santun dan profesional. Tunjukkan kalian adalah generasi muda yang mampu berkontribusi nyata bagi masyarakat,” ujar Dikpride Despa.
Dalam sambutan yang diberikan, Rektor mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak terkait, sehingga mahasiswa dapat belajar secara optimal di desa tempat KKN MBKM dilaksanakan.
Diharapkan program ini dapat memberi manfaat sekaligus memperkuat hubungan antara Unila dan pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. (*)
