Bandar Lampung – Universitas Lampung ( Unila ) melalui Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum (FH) mengadakan lokakarya bertajuk “Lokakarya KUHP Nasional Menuju Penegakan Hukum Pidana yang Berkeadilan”, di ruang sidang utama Rektorat Unila, Rabu, 4 September 2024.
Lokakarya dibuka resmi Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Unila Dr. Habibullah Jimad, SE, M.Si., dan turut hadir Dekan FH Dr. M. Fakih, SH, MS, Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Prof. Dr Abdurrahman, M.Si., Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan FH Unila Yulia Neta, SH, MH, serta para dosen FH Unila.
Penyelenggara kegiatan menghadirkan narasumber utama, salah satu pakar hukum pidana terkemuka di Indonesia, Prof. Topo Santoso, SH, MH, dari Universitas Indonesia. Selain itu, beberapa narasumber lain yang ikut berbicara dalam lokakarya ini antara lain Prof. Maroni, Prof. Nikmah, Dr. Ahmad Irzal F., Dr. Erna Dewi, dan Dr. Heni Siswanto.
Dr. Habibullah Jimad dalam Berbagai pembukaannya menekankan pentingnya lokakarya ini sebagai langkah krusial dalam memahami dan mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disetujui.
“Sebagai praktisi dan praktisi hukum, kami mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan perubahan dan pembaruan hukum pidana ini dapat dipahami dengan baik dan diterapkan secara efektif di lapangan,” ujar Habibullah.
Ia juga menyoroti sistem hukum pidana Indonesia kini telah memasuki babak baru setelah sekian lama menggunakan KUHP peninggalan kolonial Belanda yang dinilai sudah tidak relevan dengan dinamika zaman modern.
Menurutnya, bangsa Indonesia kini memiliki KUHP yang lebih sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai tonggak sejarah penting dalam upaya penyempurnaan sistem hukum pidana di Indonesia.
KUHP baru ini, kata Habibullah, mencerminkan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini, dengan membawa banyak perubahan signifikan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.
“Lokakarya ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai berbagai aspek baru dalam KUHP, termasuk prinsip-prinsip dasar, jenis-jenis tindak pidana, serta prosedur hukum yang harus diikuti,” tambahnya.
Habibullah berharap, kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh peserta dan berkontribusi pada peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia.
Lokakarya ini menjadi momen penting bagi para praktisi, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama memahami dan menguraikan langkah-langkah implementasi KUHP yang baru demi terciptanya sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan di Indonesia. (*)
Artikel ini telah tayang di website Unila.ac.id
